Respons Kubu Prabowo Setelah Koalisi Masyarakat Sipil Minta MK Hadirkan Presiden Jokowi, Tak Setuju

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Ini respons dari kubu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah Koalisi Masyarakat Sipil minta Mahkamah Konstitusi (MK) panggil Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar.

Secara terang-terangan Fritz Edward Siregar menyatakan tidak setuju dengan hal tersebut.

Baca juga: Tak Lagi Lewat Kemensos, Bansos Beras Ternyata Disalurkan Bapanas atas Perintah Presiden Jokowi

"Saya tidak setuju Presiden dihadirkan, karena Presiden memiliki menteri-menteri yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan," ujar Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (5/4/2024).

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menyerahkan surat terbuka kepada Majelis Hakim MK untuk menghadirkan Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Permintaan tersebut karena Jokowi dianggap telah mempengaruhi proses penyelenggaraan Pilpres 2024 melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung.

Baca juga: Perannya Disebut Minim, Ini Alasan Mensos Risma Jarang Ikut Bagi Bansos, Fakta Mengejutkan Terungkap

Penyaluran bansos yang langsung diberikan Jokowi dinilai berdampak terhadap elektoral pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun demikian, tudingan tersebut dibantah Fritz. Menurutnya, Jokowi merupakan sosok yang gemar blusukan di tengah masyarakat.

Fritz heran kebiasaan Jokowi tersebut belakangan justru dihubungkan oleh sejumlah pihak dengan penyelenggaraan Pilpres 2024.

Menurut Fritz, kegiatan Jokowi dalam menyalurkan bansos merupakan bagian dari tugas seorang Presiden untuk memastikan program yang sudah dicanangkan benar-benar berjalan.

"Kalau memang dalam prosesnya melakukan sebuah perjalanan, bukankah itu menjadi bagian tugas Presiden untuk memastikan program, untuk memastikan pembangunan, dan itu yang selalu dihubung-hubungkan oleh paslon 1 dan paslon 3," tegas Fritz.

Sebelumnya, dalam persidangan, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan bahwa pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pilpres 2024 karena MK merasa tak elok jika memanggil Jokowi.

Adapun empat menteri yang dipanggil, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Keempatnya bicara mengenai bansos yang didalilkan oleh Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam gugatannya ke MK, telah dipolitisasi untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

"Pilpres kali ini lebih hiruk-pikuk, diikuti beberapa hal yang sangat spesifik yang sangat berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di MK, di KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk-pikuk itu," ujar Arief.