PDIP Beberkan Syarat yang Harus Dipenuhi Jokowi Jika Ingin Damai dengan Megawati, Utamakan Hal Ini

"Jadi, dari satu poin dan dua poin itu, muaranya, Ibu menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi. Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report," kata Said saat dihubungi, Senin (8/4/2024).

"Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu ketua umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan begitu," lanjut dia.

Hingga kini, pertemuan antara Prabowo dan pihak Megawati belum juga terlaksana.

Meskipun hari ini sudah masuk hari ketiga perayaan Idul Fitri 2024 dan Megawati juga sudah menerima tamu-tamu di kediamannya Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, hari pertama Lebaran.

Satu-satunya pihak Prabowo yang sudah bersilaturahim ke kediaman Megawati adalah Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Rosan bahkan sampai mendatangi kediaman Megawati hingga dua kali, pada Rabu (10/4/2024) pagi dan sore hari.

PDIP Tak kenal oposisi

Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto tidak harus berujung pada sebuah koalisi.

Saat ini PDIP belum membuat keputusan apakan akan berkoalisi atau mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Prabowo.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah membenarkan ada rencana pertemuan dua tokoh nasional itu.

Megawati telah mengutus ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk melakukan pertemuan awal dengan Prabowo.

Menurut Basarah, Megawati akan berbicara mengenai masalah seputar kebangsaan dan bertata negara.

"Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan, jika nanti MK memutuskan Pak Prabowo adalah pemenang Pemilu Presiden," kata Basarah ditemui di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

Basarah menegaskan, hingga kini partainya sendiri belum menentukan sikap apakah akan bergabung dalam pemerintahan selanjutnya atau tidak.

Keputusan itu baru akan disampaikan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif berdasarkan Kongres PDIP. Apalagi, PDIP tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi pemerintah.