Desak MK Beri Keputusan Adil Sengketa Pilpres 2024, Refly Harun Tuding 4 Menteri Jokowi Berbohong

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Baru-baru ini Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mendesak Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar berani mengambil keputusan yang adil dalam perkara sengketa Pilpres 2024.

Bahkan, Tim Hukum AMIN juga sampai turun ke jalan dan melakukan aksi 164 Istigasah Kubro.

Seperti diketahui, aksi 164 Istigasah Kubro terjadi di kawasan patung kuda, Selasa (16/4/2024).

Baca juga: Gus Muhdlor Tersangka Korupsi, Cak Imin Warning Bupati Lain Asal PKB Tak Tergoda: Jadi Pembelajaran!

Aksi tersebut untuk mendoakan dan mendesak Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar berani mengambil keputusan yang adil dalam perkara sengketa Pilpres 2024.

Anggota Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Refly Harun, menuding empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbohong dalam sidang sengketa hasil Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 5 April 2024 lalu.

Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Keempat menteri dihadirkan oleh majelis hakim untuk memberikan keterangan berkenaan dengan dalil pemohon yakni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, soal politisasi bantuan sosial atau bansos dan cawe-cawe Presiden Jokowi untuk memenangkan paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Satu catatan kami yang penting kemarin adalah kami bisa mengorek kebohongan para menteri itu," kata Refly di Gedung MK I, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Baca juga: Modal Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Rekam Jejaknya Bukan Kaleng-kaleng, Dinilai Bisa Ungguli Anies

Refly menjelaskan, kebohongan pertama adalah mengenai automatic adjustment alias blokir anggaran kementerian/lembaga.

Refly lantas menyitir Undang-Undang tentang Keuangan Negara yang menyatakan automatic adjustment hanya bisa dilakukan pada akhir masa anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN.

"Masa automatic adjustment dilakukan di bulan Januari?" tanya Refly.

Dia menuturkan, kebijakan blokir anggaran itu dilakukan pada rapat terbatas kabinet Januari lalu.

Pakar hukum tata negara ini menuding kebijakan ini untuk mendukung bantuan sosial alias bansos dan memenangkan Prabowo dan Gibran.

"Kebohongan yang kata Sri Mulyani automatic adjustment tidak untuk bansos, padahal Airlangga mengatakan demikian di media massa," ucap Refly.