Pipres 2024
Nasdem Merapat ke Kubu Prabowo, PDIP dan PKS Diprediksi Sulit Kompak Jika Jadi Oposisi: Bertentangan
Partai Nasdem gabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PDI-P dan PKS diprediksi sulit kompak jika jadi oposisi.
Editor: Eri Ariyanto
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Partai Nasdem gabung ke pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PDI-P dan PKS diprediksi sulit kompak jika jadi oposisi.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam.
Seperti diketahui, Ahmad Khoirul Umam menilai, sulit bagi PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk kompak seandainya kedua partai menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: Teka-teki Langkah Politik PKB Usai Dikunjungi Prabowo, Ikut Koalisi atau Oposisi? Ini Jawabannya
Sebab, menurut Umam, basis ideologi PDI-P dan PKS sangat berbeda, bahkan bertentangan.
“PDI-P dan PKS ibarat air dan minyak, basis ideologinya sangat berbeda, bahkan bertolak belakang,” kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (25/4/2024).
Umam mengatakan, PDI-P dan PKS memang berpeluang memainkan peran kritis dalam konteks kebijakan publik.
Namun, keduanya diyakini akan kesulitan untuk membangun gerakan politik oposisional yang solid dan memadai lantaran ada akar faksinalisme akut akibat perbedaan ideologi.
“Jika PKS dan PDI-P menjadi kekuatan oposisi, maka hal itu akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Umam.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat memberikan sambutan dalam Milad ke-20 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (29/5/2022).
Baca juga: 2 Sosok Ini Calon Kuat Gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem, Bakal Bersaing dengan Ridwan Kamil?
Di sisi lain, koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran semakin gemuk dengan tambahan dukungan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sebelumnya, pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Nasdem, PKB, dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Umam mengatakan, Koalisi Indonesia Maju memang masih membutuhkan kekuatan tambahan. Sebab, gabungan suara empat partai pengusung, yakni, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) hanya menghasilkan 43,18 persen kekuatan di parlemen atau setara 48,2 persen kursi DPR RI.
Untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam transisi kekuasaan, menurut Umam, dibutuhkan setidaknya 60 persen kekuatan parlemen.
“Dalam konteks ini, pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70 persen,” ujarnya.
Seandainya gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan PPP merapat ke Prabowo-Gibran, koalisi ini bakal kian besar dengan kekuatan parlemen sekitar 74 persen.
