Terbongkar Alasan PDIP Tak Tarik Menterinya dari Kabinet Jokowi, Sinyal Gabung Pemerintahan Prabowo?

"Kami juga memerlukan Pak Mahfud sehingga Pak Mahfud akan memimpin, misalnya nih, suatu lembaga yang berkaitan dengan perjuangan demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu," kata Hasto.

Peluang PDIP Gabung ke Prabowo-Gibran Setelah Gugatan Ganjar Ditolak MK, Pengamat: Nilai Jual Hilang

Putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah dibacakan pada Senin (22/4/2024).

MK menolak semua gugatan yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Putusan MK menyatakan kemenangan Prabowo-Gibran Rakabuming sah sebagai capres cawapres terpilih.

Kini giliran Prabowo-Gibran fokus untuk membentuk susunan kabinet.

Hal ini tentu terkait dengan partai mana yang akan menjadi koalisi dan oposisi.

PDIP menjadi partai politik yang disoroti setelah pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024.

Adapun PDIP mengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Prabowo-Mahfud MD.

Melihat realita politik seperti itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli, menilai PDIP akan menjadi kontraproduktif apabila memutuskan bergabung dengan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ganjar-Mahfud kalah hingga mengajukan gugatan ke MK soal hasil pilpres, namun gugatan mereka ditolak.

Baca juga: Masih Belum Terima, PDIP Lanjut Gugat Hasil Pilpres ke PTUN, Hasto: MK Gagal Jalankan Fungsinya

“Saya kira ketika PDIP bergabung ke koalisi pemerintahan bisa memantik kontrakproduktif,” kata Lili dalam siaran Obrolan Newsroom di YouTube Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Apalagi, menurut dia, PDIP kerap melontarkan pernyataan yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses pemilu tahun ini.

Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut membuat surat amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pilpres.

“Sampai-sampai kemudian Ketua Umum Megawati sendiri menjadi amicus curiae,” ucap Lili.