Terbongkar Alasan PDIP Tak Tarik Menterinya dari Kabinet Jokowi, Sinyal Gabung Pemerintahan Prabowo?

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Terbongkar alasan PDIP tidak menarik para menterinya dari Kabinet Presiden Jokowi.

Bahkan PDIP juga menyebut akan terus mendukung hingga tuntas. Lantas, seperti apa alasannya?

Seperti diketahui, politikus senior PDI-P Hendrawan Supratikno menyatakan, partainya akan terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga tuntas pada Oktober mendatang.

Baca juga: Teka-teki Siapa Ibu Negara Jika Prabowo Resmi Presiden Terjawab, Titiek Soeharto Tegaskan Statusnya

Dengan begitu, PDI-P tak akan menarik menterinya dari kabinet.

Hal itu disampaikan Hendrawan merespons Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Silfester Matutina, yang mengatakan, PDI-P lebih baik menarik seluruh menterinya dari kabinet usai menganggap Jokowi bukan lagi kader partai.

Hendrawan beralasan, pihaknya tak bisa mencabut begitu saja dukungan bagi pemerintahan Jokowi karena itu merupakan amanat Rapat Kerja Nasional IV PDI-P.

"Secara implisit, demikian (terus dukung pemerintahan Jokowi). Ini merupakan bagian dari Rekomendasi Rakernas IV PDI-P, 29 September sampai 1 Oktober 2023, butir 9," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Jumat (26/4/2024).

Lebih jauh, Hendrawan enggan ambil pusing soal banyaknya pandangan dan penilaian terhadap PDI-P usai Pilpres 2024.

Dia menilai pandangan dan penilaian itu sebagai dinamika politik belaka.

Baca juga: Peluang Prabowo Bertemu dengan Megawati Usai Sidang MK, Bisa Kesampaian atau Tidak, Ini Jawabannya

"Kita ambil positifnya saja, yaitu sebagai usaha untuk menggeser retorika menjadi dialektika. Dengan dialektika, narasi demokrasi kita akan tumbuh menjadi lebih sehat," ungkap anggota Komisi XI DPR ini.

Ia juga menyampaikan, terkait sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bakal diketahui setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang rencana digelar akhir Mei mendatang.

Menurutnya, keputusan itu bakal disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Persoalan-persoalan strategis partai, sesuai AD/ART, keputusannya merupakan kewenangan Ketua Umum. Sebagai bahan menuju putusan tersebut, akan ada Rakernas partai yang menurut rencana akan berlangsung pada 24-26 Mei 2024," jelas dia.

Sebelumnya, Silfester Matutina mengatakan, PDI-P lebih baik menarik seluruh menterinya dari kabinet Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Silfester merespons PDI-P yang menggugat proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu, Silfester mengungkit PDI-P yang menyebut bahwa Jokowi dan Gibran sudah bukan kader mereka lagi.

"Kalau begitu, kan berarti sekarang menteri-menterinya harus ditarik dong, gentleman juga. Mengatakan Pak Jokowi dan Gibran bukan anggota PDI-P, tapi kok masih betah di kabinet Jokowi? Lebih jantan, bijaksana itu PDI-P tarik seluruh menteri biar diganti sama orang-orang yang benar-benar sehati dengan Presiden Jokowi," kata Silfester.

Adapun sejumlah kader PDI-P masih berada di dalam kabinet Jokowi, yakni Tri Rismaharini, Azwar Anas, hingga Yasonna Laoly.

Kalah dari Prabowo di Pilpres 2024, Ganjar Disebut Akan Dapat Tugas Baru dari PDIP, Ketua Partai?

Kalah dari Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 9Pilpres) 2024, Ganjar Pranowo disebut akan mendapatkan tugas baru dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Dalam pernyataanya, Hasto Kristiyanto mengungkapkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan mendapatkan tugas baru dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Lantas, tugas baru apa yang diberikan PDIP kepada Ganjar Pranowo?

Baca juga: Nasdem Merapat ke Kubu Prabowo, PDIP dan PKS Diprediksi Sulit Kompak Jika Jadi Oposisi: Bertentangan

"Ya nanti akan ada penugasan-penugasan (untuk Ganjar) yang diputuskan oleh Ibu Mega," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com.

Hasto tidak menyebutkan tugas apa yang diberikan kepada Ganjar.

Namun, ia memastikan Ganjar tidak akan dicalonkan sebagai kepala daerah karena sudah dua periode menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.

Menurut Hasto, Megawati akan memberikan tugas kepada Ganjar karena kader PDI-P tidak boleh padam semangatnya.

Baca juga: Terungkap Motif Lain PKS Tak Sudi Jagokan Anies di Pilgub DKI 2024, Agar Diterima Gerbong Prabowo?

"Kita diajarkan untuk tidak pernah padam di dalam semangat juang itu, Pak Ganjar juga memenuhi kualifikasi itu maka dicalonkan oleh Bu Mega," kata dia.

Selain Ganjar, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD serta Andika Perkasa dan Andi Widjajanto yang masuk dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud juga akan mendapat tugas dari Megawati.

Hasto memberi sinyal bahwa Megawati membutuhkan sosok Mahfud yang berpengalaman mereformasi hukum serta dikenal sebagai tokoh antikorupsi dan berintegritas.

"Kami juga memerlukan Pak Mahfud sehingga Pak Mahfud akan memimpin, misalnya nih, suatu lembaga yang berkaitan dengan perjuangan demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu," kata Hasto.

Peluang PDIP Gabung ke Prabowo-Gibran Setelah Gugatan Ganjar Ditolak MK, Pengamat: Nilai Jual Hilang

Putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah dibacakan pada Senin (22/4/2024).

MK menolak semua gugatan yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Putusan MK menyatakan kemenangan Prabowo-Gibran Rakabuming sah sebagai capres cawapres terpilih.

Kini giliran Prabowo-Gibran fokus untuk membentuk susunan kabinet.

Hal ini tentu terkait dengan partai mana yang akan menjadi koalisi dan oposisi.

PDIP menjadi partai politik yang disoroti setelah pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024.

Adapun PDIP mengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Prabowo-Mahfud MD.

Melihat realita politik seperti itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli, menilai PDIP akan menjadi kontraproduktif apabila memutuskan bergabung dengan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ganjar-Mahfud kalah hingga mengajukan gugatan ke MK soal hasil pilpres, namun gugatan mereka ditolak.

Baca juga: Masih Belum Terima, PDIP Lanjut Gugat Hasil Pilpres ke PTUN, Hasto: MK Gagal Jalankan Fungsinya

“Saya kira ketika PDIP bergabung ke koalisi pemerintahan bisa memantik kontrakproduktif,” kata Lili dalam siaran Obrolan Newsroom di YouTube Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Apalagi, menurut dia, PDIP kerap melontarkan pernyataan yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses pemilu tahun ini.

Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut membuat surat amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pilpres.

“Sampai-sampai kemudian Ketua Umum Megawati sendiri menjadi amicus curiae,” ucap Lili.

Oleh karenanya, Lili menilai PDIP akan sangat ironis jika akhirnya bergabung setelah MK menolak gugatan yang diajukan Ganjar-Mahfud.

“Menjadi ironis ketika kemudian setelah pasca putusan MK ini, PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah. Jadi akan menjadi kontraproduktif,” katanya.

Selain itu, ia berpandangan PDIP juga tidak akan memiliki nilai jual yang tinggi apabila bergabung dengan koalisi pemerintahan selanjutnya.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini pun mencontohkan kesuksesan PDIP sebagai partai usai menjadi oposisi di era Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Terungkap Isi Amicus Curiae yang Diajukan Megawati ke MK, Berkaitan Sengketa Pilpres, Ini Poinnya

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Kota Tangsel, Adi Prayitno. (tribunnews.com)

“Ketika PDIP menjadi oposisi kan memberikan banyak keuntungan ketika dulu pada masa Pak SBY gitu kan, 10 tahun,” ujar Lili.

“Yang kemudian PDIP menjadi pemenang, terus kandidatnya terpilih menjadi presiden," imbuhnya.

"Jadi ada nilai jualnya, ketika PDIP bergabung nggak ada lagi nilai jualnya,” tegas Lili.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, mengatakan posisi PDIP sangat bergantung dengan relasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Saat ini hubungan antara PDIP dengan Jokowi sudah putus akibat urusan politik.

Sebab PDIP dalam Pilpres 2024 mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sedangkan Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Menurut Adi, PDIP juga diperkirakan bakal tertarik diajak bekerja sama dalam pemerintahan oleh Prabowo-Gibran, jika terjadi keretakan antara Jokowi dengan Prabowo.

"Kalau saya melihat arah kecenderungan politik PDIP di masa yang akan datang tentu sangat tergantung dengan hubungan politik Jokowi dan Prabowo," kata Adi dikutip dari program Kompas Petang di Kompas TV, Senin (22/4/2024).

Menurut Adi, jika hubungan Jokowi dan Prabowo terus harmonis maka hal itu justru menjadi tembok psikologis bagi PDIP.

"Tapi kalau kemesraan, kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi tidak lama, artinya setelah ada serah terima jabatan politik presiden tanggal 20 Oktober, hubungan Jokowi dan Prabowo tidak baik-baik saja, di situlah ada celah," ucap Adi.

Sebelumnya diberitakan, proses perkara sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sudah berakhir.

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan sengketa yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam sidang pembacaan putusan pada Senin (22/4/2024).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Beberapa dalil yang dianggap tidak beralasan menurut hukum antara lain terkait politisasi bantuan sosial, cawe-cawe, atau intervensi Presiden Joko Widodo, serta pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres.

"Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap hakim.

(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)