Kartu Prakerja 2024 Gelombang 67 Memiliki Aturan Terbaru, Peserta Diharap Berhati-hati Saat Daftar

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Segera dibuka! Kartu Prakerja 2024 Gelombang 67 memiliki aturan terbaru, peserta diharap berhati-hati.

Peraturan terbaruk ini akan diterapkan pada pendaftaran Kartu Prakerja 2024 Gelombang 67.

Diketahui Kartu Prakerja 2024 Gelombang 66 baru saja ditutup pada 22 April 2024.

Sampai dengan saat ini, keberhasilan kartu Prakerja memang sudah dirasakan oleh banyak masyarakat di seluruh Indonesia.

Meski demikian, masih banyak generasi muda usia kerja yang sampai saat ini masih belum bisa juga mendaftarkan dirinya untuk memperoleh kartu Prakerja sehingga bisa menikmati pula bantuan uang dari pemerintah itu.

Dalam artikel kali ini, akan diinformasikan syarat kartu Prakerja gelombang 67 terbaru 2024.

Baca juga: Alhamdulilah! 4 Bansos Tambahan Dipastikan Cair Mei 2024, PIP hingga BLT Mitigasi Rp 600 Ribu

Dengan begitu akan menjadi informasi yang membantu calon penerima kartu Prakerja yang ingin mendaftar kartu Prakerja gelombang 67 nanti.

Dengan segera mendekati pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 67, calon peserta harus berhati-hati terhadap dua hal yang bisa menyebabkan kegagalan dalam pendaftaran Kartu Prakerja. 

Sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan uang tunai dari pemerintah. Kegagalan dalam pendaftaran Kartu Prakerja bukanlah hal yang jarang terjadi.

Banyak calon peserta harus mengulangi pendaftaran pada gelombang berikutnya karena masalah-masalah tertentu yang dapat diantisipasi sebelumnya.

Berikut adalah dua hal yang perlu diperhatikan agar pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 67 tidak gagal, berdasarkan evaluasi dari gelombang-gelombang sebelumnya:

1. Usia Tidak Sesuai Persyaratan

Salah satu penyebab utama kegagalan pendaftaran adalah usia yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pastikan Anda memenuhi kriteria usia yang disyaratkan oleh program Kartu Prakerja untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam pendaftaran.

2. Data Diri Tidak Sesuai dengan Identitas Kependudukan