Sosok Berpotensi Dampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi atau Bima Arya, Ideal Mana?

Anies sendiri mengaku sudah bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Meski begitu, Anies mengatakan dirinya baru sebatas bertemu, belum membahas terkait rencana maju di Pilkada Jakarta 2024.

“Pertemuan ada, tapi belum ada pembicaraan lebih jauh,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Anies juga berbicara mengenai kabar dirinya maju Pilkada Jakarta 2024 bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Terkait hal tersebut, ia menegaskan dirinya belum memutuskan maju atau tidak dalam Pilkada Jakarta.

“Wong memutuskan maju saja belum tahu,” ujar pria berusia 55 tahun ini.

Ia mengatakan, masih butuh waktu untuk menerima masukan dan mempertimbangkan langkah politik ke depan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah nama untuk diusung di Pilkada Jakarta 2024.

Di antara nama-nama itu, menurutnya Anies merupakan prioritas utama untuk diusung oleh NasDem.

Hal ini disampaikannya ketika menghadiri acara Halalbihalal dan Tasyakuran Milad Partai Keadilan Sejahtera ke-22 di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).

"Ya, prioritas Mas Anies. Top priority. Yang kedua ada Ahmad Sahroni, ada Wibi Andrino. Habis itu yang lain-lain kita lihat nanti," ungkap Willy.

Ia menyampaikan, tawaran telah diberikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kepada Anies Baswedan.

Namun, jelasnya, Anies masih butuh waktu untuk mendalami situasi politik yang ada saat ini.

"Tetapi setidak-tidaknya NasDem siap kalau Mas Anies maju. Toh, kalau tidak maju juga siap. Alternatif yang sudah kita coba lakukan," ucapnya.

Willy menuturkan, NasDem siap menerima segala keputusan dari Anies Baswedan terkait hal ini.

Ia berujar pihaknya mendukung Anies dan menilainya sebagai aset politik, baik di Jakarta maupun di tingkat nasional.

Sementara itu, Staf Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Seira Tamara, justru resah menghadapi Pilkada Serentak ini.

Menurut Seira, pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kalau presiden juga boleh berpolitik dan memihak, akan menimbulkan dampak buruk berkepanjangan bagi proses demokrasi di Indonesia.

Terdekat, dampak tersebut besar akan terjadi dalam Pilkada 2024 yang bakal digelar November mendatang.

"Rangkaian proses pemilu yang selanjutnya berjalan itu selanjutnya sudah bisa kita pastikan tidak akan berjalan dengan fair gitu," kata Seira dalam diskusi di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Menurut dia, cara "kotor" Presiden Jokowi dalam Pilpres kemarin, justru menciptakan cap yang dampaknya berkepanjangan bagi proses demokrasi.

Pasalnya, Jokowi yang merupakan kepala negara dan pemerintahan memiliki beragam alat dan kekuasaan untuk bisa mengatur dan mengendalikan.

"Karena posisi presiden saat itu sebagai pucuk pimpinan kepala negara dan kepala pemerintahan dengan berbagai resource negara yang ikut di belakang nya, presiden sebagai pimpinan Angkatan Darat, Angkatan Laut."

"Tentu keberpihakan posisi dia (Jokowi) yang lebih condong kepada salah satu pihak akan rentan diikuti oleh sumber daya negara lainnya dan juga punya peluang dan potensi dalam mempengaruhi preferensi publik gitu," kata Seira.

Lebih lanjut, menurut dia, bentuk serupa besar kemungkinan kembali terjadi pada pemilu mendatang meski konsepnya tidak senada.

Paling santer kata dia, pada Pilkada 2024 mendatang, akan ada beberapa patahana kepala daerah yang akan kembali maju dalam kontestasi.

Menurut Seira, kondisi tersebut sama halnya dengan posisi Jokowi sebagai Presiden yang juga merupakan kepala negara yang memiliki seorang anak sebagai kandidat di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Dalam pencalonan di Pilkada nanti, situasi ini lengkap dengan maraknya petahana yang nanti akan mencalonkan diri," kata dia.

"Terlebih trendnya dari tahun ke tahun jumlah kandidat dalam pemilihan kepala daerah yang punya afiliasi terhadap dinasti politik di daerahnya masing-masing baik afiliasi terhadap kepala daerah sebelumnya maupun afiliasi terhadap anggota DPR maupun DPRD itu meningkat terus," tandas Seira.

(TribunNewsmaker.com/Tribun-Timur.com)