18 Gubernur Geruduk Menkeu Purbaya Gegara DBH Dipangkas, Pramono Ogah Ikut, Pilih Cari Solusi: Berat
18 Gubenur geruduk Menkeu Purbaya gegara DBH dipangkas, Pramono ogah ikutan, pilih cari solusi: berat.
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
18 Gubenur Geruduk Menkeu Purbaya Gegara DBH Dipangkas, Pramono Ogah Ikut, Pilih Cari Solusi: Berat
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memilih untuk tidak ikut bersama 18 gubernur lain yang mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna memprotes pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurut Pramono, langkah itu tidak perlu dilakukan karena pemotongan DBH merupakan kewenangan Kemenkeu untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Ia menilai, Jakarta seharusnya fokus mencari solusi dan inovasi pembiayaan baru daripada memperdebatkan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.
“Jakarta ini kan role model, APBD kita terbuka dan transparan. Kalau sudah keputusan, ya tidak perlu diperdebatkan lagi,” ucap Pramono, Rabu (8/10/2025).
Meski begitu, ia tetap memahami keresahan para gubernur lain karena kebijakan efisiensi fiskal memang memberatkan seluruh daerah, termasuk Jakarta.
Terlebih, pemangkasan anggaran di Jakarta menjadi yang terbesar, yakni mencapai Rp15 triliun, sehingga APBD DKI menurun dari Rp95 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun.
“Saya tidak menyalahkan siapapun. Memang berat, termasuk bagi Jakarta sendiri,” ujarnya.
Alih-alih mengeluh, Pramono justru ingin menjadikan situasi ini sebagai momentum memperkuat kemandirian fiskal ibu kota.
Ia berencana mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan seperti Kerja Sama Luar Biasa (KLB), SP3L, SLF, dan Jakarta Collaboration Fund agar pengelolaan anggaran lebih efisien.
“Saya ingin menggunakan momentum ini untuk memperkuat alternatif financing Jakarta,” katanya.
Baca juga: Sebulan Jadi Menkeu Banyak Gebrakan-Digeruduk Gubernur, Purbaya Masih Sempat Nonton Drama China
Pramono menegaskan semangat membangun Jakarta tidak akan surut meski ruang fiskal semakin terbatas.
Ia memastikan bahwa seluruh program perlindungan sosial tetap aman dari pemotongan anggaran.
“Yang tidak boleh dikurangi se-sen pun adalah KJP dan KJMU, karena ini untuk masyarakat yang kurang mampu,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan ini juga mencakup program pemutihan ijazah bagi pelajar yang membutuhkan.
