Hadiri Rakernas, Mahfud MD Bocorkan Persiapan PDIP Jelang Pilkada Serentak 2024, Ini Penjelasannya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Mahfud MD bocorkan soal persiapan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Terkait hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Mahfud juga mengatakan, bahwa perjuangan harus terus berlanjut karena tidak ada perjuangan yang sia-sia.

Baca juga: Sikap Ahok Dipuji oleh Megawati Dalam Rakernas V PDIP, Sinyal Bakal Diusung Maju Pilgub Jakarta 2024

"Perjuangan harus terus berlanjut, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia," ucap Mahfud, dikutip Kompas.com.

Pasangan Mahfud di Pilpres 2024, yakni mantan capres Ganjar Pranowo tiba lebih dulu di lokasi rakernas.

Ganjar mengatakan rakernas dengan tema "Kebenaran pasti akan menang" juga akan membahas sikap politik PDIP.

"Ini kan persiapan jelang Pilkada (2024), juga bagaimana sikap politik (PDI-P ke depan)," tuturnya saat tiba di Beach City International Stadium.

Selain Ganjar dan Mahfud, sejumlah tokoh juga hadir dalam acara itu, di antaranya eks Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno serta Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Baca juga: 3 Artis Terkenal Ini Jadi Kandidat Kuat Calon Wali Kota Bandung 2024, Siapa Saja? Ini Sosok-sosoknya

Diketahui PPP dan Perindo merupakan partai politik mengusung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 lalu.

Tokoh lain yang juga menghadiri acara tersebut adalah eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Puan Maharani hadir bersamaan dengan ibunya, Megawati, dan masuk ke arena Rakernas V secara bersamaan.

Kemudian hadir pula Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dan budayawan Butet Kartaredjasa.

Sebelumnya diberitakan, PDIP mengundang 2.160 kader dan lebih dari 2.600 unsur di luar partai politik untuk menghadiri pembukaan Rakernas V PDI-P hari ini.

Unsur di luar partai politik, di antaranya para menteri sahabat, kelompok masyarakat sipil, budayawan, juga cendekiawan.

Reaksi Tak Terduga Megawati soal PPP Gagal Lolos Parlemen, Terang-terangan Sebut Sedih Sekali

Berikut reaksi tak terduga Megawati soal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak lolos parlemen.

Seperti diketahui, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku merasa sedih dengan hasil itu.

Sebagai informasi, PPP tak bisa lolos ke DPR RI karena tak mendapatkan peroleh suara sebesar empat persen atau parliamentary threshold.

Baca juga: Sikap Ahok Dipuji oleh Megawati Dalam Rakernas V PDIP, Sinyal Bakal Diusung Maju Pilgub Jakarta 2024

Hal itu dikatakan Megawati dalam sambutan acara Rakernas ke-V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

"Saya sedih sekali, ini kenapa kok PPP tidak bisa masuk." kata Megawati.

"Tapi nggak usah khawatir, Pak, nanti menang lagi, kok," lanjutnya.

Awalnya, Megawati menyambut para tamu yang hadir dalam acara Rakernas PDIP ke-5, salah satunya Djan Faridz.

Megawati menyebut bahwa Djan Faridz merupakan mantan Ketua Umum PPP.

Baca juga: Muncul Kandidat Penantang Baru Hendrar Prihadi dan Sudaryono di Pilgub Jateng 2024, Ini Sosoknya

"Ada Pak Djan Faridz, dulu juga jadi Ketua Umum PPP," kata Megawati saat memberikan sambutan.

Megawati mengutarakan bahwa sejak lama PDIP selalu bekerja sama dengan PPP, bahkan sejak zaman Orde Baru sejak belum berganti nama dari PDI menjadi PDIP.

"Sama PPP itu kan waktu dulu, waktu PDI itu kan suka bareng-bareng," kata Megawati.

PPP Pertama Kalinya Gagal Masuk Parlemen, Partai Persatuan Pembangunan Bakal Ajukan Gugatan ke MK

Untuk pertama kalinya Partai Persatuan Pembangunan atau PPP gagal masuk parlemen di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Perolehan suara PPP tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Sehingga PPP dinyatakan gagal masuk parlemen di tingkat pusat, hal itu karena mereka tidak memenuhi syarat minimal persentase perolehan suara partai politik dari total suara sah.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU: 8 Parpol Lolos ke DPR, Golkar Kalah Tipis dari PDIP, PPP dan PSI Gagal Lolos

Dilansir Kompas.com, Rabu (20/3/2024) malam, hasil rekapitulasi Pileg 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu malam menunjukkan, PPP meraup 5.878.777 suara di 84 daerah pemilihan (dapil) dari 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri.

Untuk perbandingan, jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 mencapai 151.796.630 suara. Artinya, PPP hanya meraup 3,87 persen suara.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang tidak memperoleh sedikitnya 4 persen suara sah nasional, gagal lolos ke Senayan.

Baca juga: Nasib PSI dan PPP Jelang Pengumuman Resmi KPU, Sempat Melonjak Suaranya Kini Terancam Tak Lolos

PPP ajukan gugatan ke MK

Menanggapi hasil rekapitulasi Pileg 2024 oleh KPU, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan partainya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)

"Sesuai ketentuan UU, PPP memiliki waktu 3 hari untuk menyikapi hasil rekapitulasi nasional dengan mengajukan ke MK," kata sosok yang akrab disapa Awiek itu, dilansir dari Antara, Rabu (20/3/2024) malam.

Awiek menyatakan, pihaknya terkejut partai yang dideklarasikan pada 1973 silam ini gagal ke Senayan, karena tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen.

Baca juga: Berbeda Sikap dengan PDIP, PKS, dan PKB soal Hak Angket, PPP dan NasDem Pilih Bungkam, Ini Alasannya

Padahal, kata Awiek, data internal PPP menunjukkan partai berlambang Kabah itu telah melewati angka 4 persen, atau memenuhi syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Lebih lanjut dia menyampaikan, PPP telah menunjuk tim hukum yang dipimpin pengacara senior Soleh Amin untuk mengajukan gugatan hasil rekapitulasi Pileg 2024 oleh KPU ke MK.

"Data-data kami kumpulkan dari DPC dan saat ini sedang verifikasi," jelas dia.

Meskipun berniat menggugat ke MK, dia menyatakan PPP tetap menghormati hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan KPU sebagai bagian dari tahapan pemilu sesuai ketentuan UU Pemilu, yakni 35 hari setelah pemungutan suara.

(TribunNewsmaker.com/KompasTV)