Reaksi Mengejutkan Gerindra soal Arah Politik PDIP, Sebut Sinyal Baik, Bakal Gabung Pemerintahan?

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Partai Gerindra memberikan reaksinya terkait arah politik PDI Perjuangan (PDI-P) yang hingga kini masih abu-abu.

Seperti diketahui, baru-baru ini Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di Rakernas V partainya belum menentukan arah politiknya.

Namun, Megawati Soekarnoputri sudah memberikan sinyal-sinyal terkait hal itu.

Baca juga: Bocoran Tugas Penting Ahok dari Megawati, Bakal Diusung PDIP Maju di Pilgub Jakarta 2024?

Kubu partai Gerindra beranggapan bahwa pernyataan Megawati adalah sinyal yang baik.

Partai besutan Prabowo Subianto ini justru menilai perkataan Megawati yang menyebut “gua mainin dulu dong” dan “poco poco kepemimpinan” sebagai pernyataan yang normatif.

Demikian Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).

“Pernyataan ibu megawati soal posisi PDI-P di pemerintah dikatakan “gua mainin dulu dong”, “poco poco kepemimpinan” menurut kami adalah pernyataan yang normatif, tidak tendensius, dan tidak menyudutkan,” ucap Habiburokhman, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

“Bahkan ada kesan atau potensi kemungkinan bergabungnya PDI-P dalam satu barisan bersama kami di pemerintahan.”

Baca juga: Soal Arah Politik PDIP di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Koalisi atau Oposisi? Ini Jawaban Megawati

Sebab, kata Habiburokhman, selama tiga hari Rakernas PDI Perjuangan tidak ada satu pun pernyataan dari Megawati atau pun elitnya ingin berada di luar pemerintahan.

“Karena sepanjang tiga hari Rakernas, tidak ada satupun pernyataan dari Ibu Megawati atau elit PDI-P yang menyatakan akan di luar pemerintahan secara tegas. Jadi itu menurut kami sinyal yang baik sekali,” ungkapnya.

“Namun demikian kami menghormati posisi PDI-P yang akan menentukan apakah di dalam atau kah di luar pemerintahan, sama sama baik dan kami yakin PDI-P akan mendukung semua kebijakan Prabowo-Gibran yang pro rakyat dan tentu akan mengkritisi semua kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat."

Atas dasar itu, Habiburokhman pun mengaku Partai Gerindra tidak tersinggung apalagi tersindir dengan pernyataan Megawati Soekarnoputri.

"Jadi kami sama sekali tidak tersinggung, tersindir dengan pernyataan Ibu Mega tersebut, soal poco poco kepemimpinan apapun ya. itu adalah pernyataan yang normatif dan standar," kata Habiburokhman.

Sinyal Kuat Puan Maharani Pimpin PDIP, Sempat Digoda Megawati Tukar Peran Jadi Ketum, Ini Jawabannya

Sinyal kuat Puan Maharani pimpin PDIP, sempat digoda Megawati Soekarnoputri untuk bertukar posisi sebagai ketua umum dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Lantas, seperti apa respons dari Puan Maharani terkait hal tersebut?

Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDI-P, Jumat (24/5/2024) kemarin sempat menyatakan keinginannya untuk bertukar peran dengan putrinya, Puan Maharani.

Baca juga: Akhirnya Terungkap Alasan PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas, Ini Penjelasan Djarot Saiful Hidayat

Terkait ucapan Megawati tersebut, Puan hanya menjawab singkat dengan mengatakan dirinya hanya berdoa saja.

"Berdoa saja, insyaallah," kata Puan di arena Rapat Kerja Nasional atau Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5), dikutip dari Tribunnews.

Diberitakan sebelumnya, Megawati berkelakar mengajak putrinya, Puan Maharani, untuk bertukar jabatan dengannya.

Mulanya, Megawati menyindir Puan yang sering bertugas ke luar negeri karena jabatannya sebagai Ketua DPR RI.

"Jadi saya kalau beliau (Puan) pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko," ujar Megawati saat pidato pembukaan Rakernas PDIP V PDI-P di Ancol, Jakarta, Jumat.

"Jadi terus saya bilang gantian lah sama saya, saya deh yang jadi Ketua DPR, kamu yang jadi Ketua Umum, haha."

Baca juga: Sikap Ahok Dipuji oleh Megawati Dalam Rakernas PDIP, Sinyal Bakal Diusung Maju Pilgub Jakarta 2024?

Pernyataan Megawati itu mendapat tepuk tangan meriah dari para seluruh peserta Rakernas V PDI-P.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDI-P Said Abdullah menyebut kelakar Megawati kepada Puan tersebut hanya guyonan politik.

"Kalau celetukan-celetukan seperti itu dianggap sinyal, bagi internal kami itu bukan sinyal. Ibu Ketua Umum itu suka bercanda. Karena biasanya setiap hal-hal strategis menyangkut internal partai, Ibu Ketum meletakkannya dalam forum kongres partai," kata Said di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.

Di sisi lain, ia menilai, terkait estafet kepemimpinan baru dalam waktu dekat, akan sulit.

Hadiri Rakernas, Mahfud MD Bocorkan Persiapan PDIP Jelang Pilkada Serentak 2024, Ini Penjelasannya

Mahfud MD bocorkan soal persiapan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Terkait hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Mahfud juga mengatakan, bahwa perjuangan harus terus berlanjut karena tidak ada perjuangan yang sia-sia.

Baca juga: Sikap Ahok Dipuji oleh Megawati Dalam Rakernas V PDIP, Sinyal Bakal Diusung Maju Pilgub Jakarta 2024

"Perjuangan harus terus berlanjut, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia," ucap Mahfud, dikutip Kompas.com.

Pasangan Mahfud di Pilpres 2024, yakni mantan capres Ganjar Pranowo tiba lebih dulu di lokasi rakernas.

Ganjar mengatakan rakernas dengan tema "Kebenaran pasti akan menang" juga akan membahas sikap politik PDIP.

"Ini kan persiapan jelang Pilkada (2024), juga bagaimana sikap politik (PDI-P ke depan)," tuturnya saat tiba di Beach City International Stadium.

Selain Ganjar dan Mahfud, sejumlah tokoh juga hadir dalam acara itu, di antaranya eks Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno serta Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Baca juga: 3 Artis Terkenal Ini Jadi Kandidat Kuat Calon Wali Kota Bandung 2024, Siapa Saja? Ini Sosok-sosoknya

Diketahui PPP dan Perindo merupakan partai politik mengusung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 lalu.

Tokoh lain yang juga menghadiri acara tersebut adalah eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Puan Maharani hadir bersamaan dengan ibunya, Megawati, dan masuk ke arena Rakernas V secara bersamaan.

Kemudian hadir pula Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dan budayawan Butet Kartaredjasa.

Sebelumnya diberitakan, PDIP mengundang 2.160 kader dan lebih dari 2.600 unsur di luar partai politik untuk menghadiri pembukaan Rakernas V PDI-P hari ini.

Unsur di luar partai politik, di antaranya para menteri sahabat, kelompok masyarakat sipil, budayawan, juga cendekiawan.

Reaksi Tak Terduga Megawati soal PPP Gagal Lolos Parlemen, Terang-terangan Sebut Sedih Sekali

Berikut reaksi tak terduga Megawati soal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak lolos parlemen.

Seperti diketahui, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku merasa sedih dengan hasil itu.

Sebagai informasi, PPP tak bisa lolos ke DPR RI karena tak mendapatkan peroleh suara sebesar empat persen atau parliamentary threshold.

Baca juga: Sikap Ahok Dipuji oleh Megawati Dalam Rakernas V PDIP, Sinyal Bakal Diusung Maju Pilgub Jakarta 2024

Hal itu dikatakan Megawati dalam sambutan acara Rakernas ke-V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

"Saya sedih sekali, ini kenapa kok PPP tidak bisa masuk." kata Megawati.

"Tapi nggak usah khawatir, Pak, nanti menang lagi, kok," lanjutnya.

Awalnya, Megawati menyambut para tamu yang hadir dalam acara Rakernas PDIP ke-5, salah satunya Djan Faridz.

Megawati menyebut bahwa Djan Faridz merupakan mantan Ketua Umum PPP.

Baca juga: Muncul Kandidat Penantang Baru Hendrar Prihadi dan Sudaryono di Pilgub Jateng 2024, Ini Sosoknya

"Ada Pak Djan Faridz, dulu juga jadi Ketua Umum PPP," kata Megawati saat memberikan sambutan.

Megawati mengutarakan bahwa sejak lama PDIP selalu bekerja sama dengan PPP, bahkan sejak zaman Orde Baru sejak belum berganti nama dari PDI menjadi PDIP.

"Sama PPP itu kan waktu dulu, waktu PDI itu kan suka bareng-bareng," kata Megawati.

PPP Pertama Kalinya Gagal Masuk Parlemen, Partai Persatuan Pembangunan Bakal Ajukan Gugatan ke MK

Untuk pertama kalinya Partai Persatuan Pembangunan atau PPP gagal masuk parlemen di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Perolehan suara PPP tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Sehingga PPP dinyatakan gagal masuk parlemen di tingkat pusat, hal itu karena mereka tidak memenuhi syarat minimal persentase perolehan suara partai politik dari total suara sah.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU: 8 Parpol Lolos ke DPR, Golkar Kalah Tipis dari PDIP, PPP dan PSI Gagal Lolos

Dilansir Kompas.com, Rabu (20/3/2024) malam, hasil rekapitulasi Pileg 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu malam menunjukkan, PPP meraup 5.878.777 suara di 84 daerah pemilihan (dapil) dari 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri.

Untuk perbandingan, jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 mencapai 151.796.630 suara. Artinya, PPP hanya meraup 3,87 persen suara.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang tidak memperoleh sedikitnya 4 persen suara sah nasional, gagal lolos ke Senayan.

Baca juga: Nasib PSI dan PPP Jelang Pengumuman Resmi KPU, Sempat Melonjak Suaranya Kini Terancam Tak Lolos

PPP ajukan gugatan ke MK

Menanggapi hasil rekapitulasi Pileg 2024 oleh KPU, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan partainya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)

"Sesuai ketentuan UU, PPP memiliki waktu 3 hari untuk menyikapi hasil rekapitulasi nasional dengan mengajukan ke MK," kata sosok yang akrab disapa Awiek itu, dilansir dari Antara, Rabu (20/3/2024) malam.

Awiek menyatakan, pihaknya terkejut partai yang dideklarasikan pada 1973 silam ini gagal ke Senayan, karena tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen.

Baca juga: Berbeda Sikap dengan PDIP, PKS, dan PKB soal Hak Angket, PPP dan NasDem Pilih Bungkam, Ini Alasannya

Padahal, kata Awiek, data internal PPP menunjukkan partai berlambang Kabah itu telah melewati angka 4 persen, atau memenuhi syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Lebih lanjut dia menyampaikan, PPP telah menunjuk tim hukum yang dipimpin pengacara senior Soleh Amin untuk mengajukan gugatan hasil rekapitulasi Pileg 2024 oleh KPU ke MK.

"Data-data kami kumpulkan dari DPC dan saat ini sedang verifikasi," jelas dia.

Meskipun berniat menggugat ke MK, dia menyatakan PPP tetap menghormati hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan KPU sebagai bagian dari tahapan pemilu sesuai ketentuan UU Pemilu, yakni 35 hari setelah pemungutan suara.

(TribunNewsmaker.com/KompasTV)