PKS Bocorkan Persiapannya untuk Hadapi Pilkada Jakarta 2024, Siapkan 4 Sosok Cagub, Termasuk Anies

Inilah angka elektabilitas Anies Baswedan di Pilkada 2024 untuk DKI Jakarta.

Nama Anies Baswedan rupanya masih dijagokan oleh masyarakat Jakarta pada Pilgub 2024 mendatang.

Buktinya, perolehan elektabilitas Anies Baswedan masih cukup mendominasi dan bersaing dengan bakal calon gubernur lainnya.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Anies dimilai masih mempunyai investasi politik di Jakarta.

Ujang menegaskan, kekalahan Anies pada Pilpres 2024 lalu juga tak berpengaruh terhadap elektabilitasnya.

"Seberapa besar pengaruhnya pasca-Pilpres? Ya Anies bagaimanapun juga incumbent, dia investasi politik di Jakarta.

Dia masih punya elektabilitas yang cukup tinggi untuk bisa dijual kepada warga Jakarta," kata Ujang saat dikonfirmasi, Jumat (24/5/2024).

"Sekarang kan ramai lagi soal pencalonan Anies itu karena dianggap masih kuat," lanjut dia.

Saat ini, nama Anies Baswedan masuk radar PKS untuk diusung dalam Pilkada Jakarta 2024.

Namun, jika hanya mengandalkan satu partai saja, menurut Ujang bakal berat mengumpulkan syarat dukungan.

Baca juga: PDIP Masih Berpeluang Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024, Ini Penjelasan Hasto Kristiyanto

Apalagi dua partai Koalisi Perubahan, PKB dan Nasdem telah merapat ke barisan koalisi Prabowo-Gibran.

“Mungkin hanya PKS yang ingin mendorong Anies tapi PKS mensyaratkan kalau Anies menjadi calon gubernur dan wakilnya ingin PKS itu yang diinginkan PKS,” ucapnya.

“Tetapi kan kita tahu bahwa PKS sendiri tidak bisa masuk sendirian, harus 20 persen sedangkan kita tahu NasDem dan PKB sudah masuk wilayah dukung Prabowo-Gibran artinya bisa tidak mendukung Anies,” lanjut dia.

Diketahui, Ketua DPP PKS Bidang Humas, Ahmad Mabruri mengatakan ada usulan dari Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta.

"DPTW Jakarta sudah memutuskan untuk mengusulkan Anies Baswedan sebagai bacagub ke DPP. Selanjutnya ada mekanisme di internal. Jadi, kita tunggu keputusan DPP," ujar Mabruri dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).