4 Kasus Libatkan Polisi, Kapolres Ngada Cabuli Bocah, Brigadir Ade Bunuh Bayi, Intimidasi Sukatani

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Belakangan ini, kasus tindak pidana yang melibatkan oknum polisi semakin marak, dan hal ini tidak luput dari perhatian Amnesty International Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan.

Amnesty International juga meminta agar DPR RI dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut melakukan evaluasi terhadap kinerja Polri.

Pernyataan tersebut disampaikan Usman Hamid menyusul terungkapnya berbagai kasus kekerasan, pencabulan, penangkapan salah, dan intimidasi yang melibatkan anggota kepolisian.

“Tanpa evaluasi yang serius dari Presiden, DPR, Kompolnas, Polri, maupun pengawasan serta kontrol yudikatif, bukan tidak mungkin kasus-kasus serupa akan terus berulang,” ungkap Usman Hamid dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Baca juga: Sosok AKBP Fajar, Mantan Kapolres Ngada jadi Tersangka Pencabulan, Pakai Narkoba, Jabatan Dicopot

Lebih lanjut, Usman menegaskan bahwa seharusnya polisi menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan malah sebaliknya.

“Polisi dilatih, dididik, dan dipersenjatai negara untuk melindungi warga, bukan untuk melakukan pembunuhan di luar hukum seperti yang diduga terjadi di Sulawesi Utara, atau tindakan salah tangkap dan penganiayaan terhadap warga pencari bekicot di Jawa Tengah,” tegasnya.

Jika tindakan oknum-oknum ini dibiarkan begitu saja, menurut Usman, maka pemerintah dianggap telah mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terus dilakukan oleh anggota kepolisian.

“Serangkaian kasus ini harus menjadi alarm bagi kepolisian untuk segera melakukan reformasi menyeluruh,” imbuh Usman Hamid.

Dia juga menekankan bahwa setiap kasus pelanggaran harus diselesaikan dengan tuntas dan transparan, serta pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana agar keadilan bagi korban dan keluarganya dapat ditegakkan.

Usman kemudian menegaskan pentingnya reformasi di tubuh Polri yang tidak hanya sekadar revisi aturan atau pelatihan, tetapi melibatkan perubahan sistemik yang lebih mendalam.

“Tanpa akuntabilitas yang jelas dari pimpinan Polri, segala upaya untuk menghentikan kekerasan oleh aparat akan sia-sia,” ujarnya.

Berikut adalah rangkuman beberapa kasus yang melibatkan oknum polisi yang dihimpun oleh Tribun-Sulbar.com dari berbagai sumber:

1. Kasus Pencabulan Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar

Mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.