Program 100 Hari Kerja Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, Didesak soal Program Kekerasan Seksual

Gubernur Melki menekankan, Gerakan Beli NTT. Hal itu dimulai dengan penggunaan produk-produk NTT dari kemasan minuman, makanan ringan, tenun NTT dan lainnya, serta membuat platform digital “Gerakan Beli NTT” sejenis Tokopedia. 

Sehingga seluruh produk di NTT dapat terhubung. Platform ini dibuat agar pembelian disamping menguntungkan Investor juga memberi kontribusi bagi PAD.

“Survei kami ketika kampanye bahwa baliho menempati urutan atas promosi sehingga ini menjadi perhatian dan tetap penting sehingga mohon tetap jalankan dengan desain menarik disamping kampanye digital. Program akan berhasil jika promosi kita gencar," ujarnya.

Untuk sekolah kedinasan, ia meminta agar masif melakukan sosialisasi dan segera dieksekusi dan untuk aset Pemprov NTT sebagaimana disampaikan wagub agar di follow up.

“Diharapkan dalam pertemuan ini, setiap OPD bisa saling bersinergi, bekerja Bersama-sama, speed tetap kita jaga dan bergandeng tangan menjadikan NTT lebih baik," katanya.

Didesak Prioritaskan Program pencegahan Kekerasan Seksual

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena didesak untuk menjadikan program pencegahan kekerasan seksual pada anak sebagai prioritas utama. 

Desakan itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Kekerasan Seksual Terhadap Anak saat menyampaikan tuntutannya dalam aksi yang digelar Jumat (21/3/2025).

Aksi tersebut juga menuntut Kapolri untuk membongkar dan mengusut tuntas dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman terhadap anak dan perempuan.

Koalisi yang terdiri dari berbagai jaringan masyarakat sipil, gereja, dan individu dari NTT, nasional, hingga internasional ini sepakat untuk memerangi segala bentuk kekerasan seksual di NTT dan Indonesia.

Salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Veronika Ata mengatakan, Pemerintah NTT perlu menyediakan fasilitas rumah aman serta tenaga profesional yang memadai di seluruh kota dan kabupaten di NTT.

“Gubernur NTT dan jajarannya perlu menjadikan program pencegahan kekerasan seksual pada anak sebagai program prioritas di NTT, menyediakan fasilitas rumah aman dan tenaga profesional yang cukup di seluruh kota/kabupaten di NTT,” ujarnya.

Selain itu, mereka juga menuntut agar materi pendidikan dan sosialisasi terkait kekerasan seksual pada anak wajib diberikan kepada seluruh perangkat daerah dan tokoh masyarakat.

“Materi pendidikan dan sosialisasi kekerasan seksual pada anak wajib diberikan kepada seluruh perangkat daerah dan tokoh,” tambah masyarakat.

Veronika menjelaskan hal itu dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan sosialisasi di lembaga pendidikan, organisasi perangkat daerah, BUMD dan dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga di desa.

Upaya ini dinilai penting untuk membangun kesadaran dan mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di NTT. (TribunNewsmaker/PosKupang)