Dinilai Hina Jenderal TNI, Masa Lalu Hercules Dibongkar Mantan Panglima: Tukang Angkat-angkat Barang

Mengenai hal ini, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan.

Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum pembubaran ormas, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas
• Perppu Nomor 2 Tahun 2017
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Prosedur Pembubaran Ormas

Berdasarkan UU tersebut, pembubaran ormas harus melalui prosedur hukum yang sah:

• Sanksi Administratif (Pasal 60 Ayat 1) diberikan jika ormas:
• Tidak menghormati kedaulatan negara
• Tidak memberi manfaat sosial
• Tidak transparan dalam pendanaan
• Menyalahgunakan lambang negara

Sanksi

• Peringatan tertulis
• Penghentian kegiatan
• Pencabutan SKT/badan hukum

Sanksi Pidana (Pasal 60 Ayat 2 dan Pasal 52) untuk pelanggaran seperti:

• Mengganggu stabilitas negara
• Melakukan intelijen ilegal
• Menyebarkan ajaran bertentangan dengan Pancasila
• Prosedur Pembubaran (Pasal 62 dan 80A):
• Peringatan 7 hari
• Jika tak dipatuhi → penghentian kegiatan
• Bila tetap berlanjut → pencabutan SKT/status hukum oleh Kemenkumham

Dengan mekanisme tersebut, pembubaran ormas bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan sesuai jalur konstitusi untuk menjaga ketertiban nasional.

Diolah dari artikel TribunJakarta.com dengan judul Gatot Nurmantyo Murka, Bongkar Asal Usul Ketum GRIB Jaya Hercules: Tukang Angkuti Barang Tentara

(Tribun Newsmaker / Tribunnews.com/Rifqah/Glery Lazuardi) (TribunJakarta.com/Satrio Sarwo)