Ancaman Dedi Mulyadi Jika Ada yang Study Tour ke Luar Kota, Copot Kepsek, 3 Kepala Daerah Menolak
Inilah ancaman Dedi Mulyadi jika ada yang study tour ke luar kota, tak ragu copot Kepsek, 3 Kepala Daerah menolak.
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
Ancaman Dedi Mulyadi Jika Ada yang Study Tour ke Luar Kota, Copot Kepsek, 3 Kepala Daerah Menolak
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan sikap tegas saat mengetahui masih ada kepala daerah yang membiarkan sekolah mengadakan study tour, meski telah ada larangan resmi darinya.
Ia secara terbuka menyatakan kekesalannya dan mengingatkan semua pihak agar mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.
Tak tanggung-tanggung, Dedi mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah di wilayah Jawa Barat untuk tidak membandel.
Menurutnya, apabila ada kepala sekolah yang tetap nekat menyelenggarakan study tour, maka siap-siap untuk dicopot dari jabatannya.
Dedi menegaskan bahwa kegiatan study tour sebenarnya masih bisa dilakukan tanpa harus bepergian jauh atau keluar kota.
Ia mendorong sekolah-sekolah agar memanfaatkan potensi wisata edukatif di wilayah masing-masing sebagai alternatif yang lebih aman dan efisien.
"Cukup di daerahnya masing-masing. Karena di setiap kabupaten, lab sudah ada, sudah lengkap."
"Tiap kabupaten ada sawah, setiap kota juga ada area penelitian," kata Dedi di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (28/7/2025), dilansir Kompas.com.
"Jadi, kalau ada yang tetap melakukan, sanksi kepala sekolahnya saya copot," tegas Dedi.
Baca juga: Dedi Mulyadi Umumkan Lomba Desa se-Jawa Barat, Pemenang Dapat Rp7,5 M, yang Terburuk Akan Disebutkan

Ia pun menilai, selama ini banyak sekolah menyalahgunakan istilah study tour dengan mengemasnya sebagai kegiatan wisata.
Karena itu, Dedi beranggapan pelaksanaan study tour selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya.
Menurutnya, itu sama saja seperti pembodohan publik.
"Dengan adanya demo pekerja pariwisata, pengelola bus pariwisata, dan pengusaha travel, itu menunjukkan study tour yang dilaksanakan selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya."
"Itu pembodohan publik. Makanya, tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya," jelas Dedi.