Dedi Mulyadi Perintahkan Hapus Tunggakan PBB, Respon Jika Ada Bupati Ngeyel: Biar Masyarakat Nilai

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara ketegasan dan keadilan.

Kata Pengamat Soal penghapusan tunggakan PBB

Secara terpisah, kebijakan Dedi Mulyadi soal penghapusan tunggakan PBB juga mendapat perhatian dari pengamat.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, menilai penghapusan tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada para bupati dan wali kota perlu dilakukan dengan sangat hati-hati.

Dedi merespons tingginya kenaikan PBB di beberapa daerah, bahkan disebut mencapai 1.000 persen.

Dia pun meminta kepala daerah menghapuskan tunggakan PBB, mirip kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Acuviarta, PBB merupakan sumber penerimaan pajak terbesar di tingkat kabupaten/kota, sehingga penghapusan tunggakan tanpa kriteria jelas berpotensi mengganggu pendapatan daerah. 

“Di beberapa daerah, khususnya kabupaten, potensi pajak di luar PBB relatif kecil sehingga sangat mengandalkan PBB,” ujar Acuviarta kepada Tribunjabar.id, Jumat (15/8/2025). 

Ia menjelaskan, kondisi ini berbeda dengan kota besar seperti Bandung yang memiliki beragam sumber pendapatan lain, meski PBB tetap menjadi kontributor terbesar. 

Acuviarta mengusulkan agar insentif diberikan kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu. 

“Kalau mau memberikan penghapusan, harus ada kriteria yang jelas. Tidak boleh dipukul rata. Kalau semua penunggak dua sampai tiga tahun dihapuskan, nanti muncul kebiasaan menunggu pemutihan. Ini akan berdampak ke kepatuhan pajak di masa depan,” ucap dia.

Ia mencontohkan, Kota Bandung pernah memberikan pembebasan PBB untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hanya membayar Rp 100 ribu per tahun.

Kebijakan itu dinilai lebih tepat sasaran dibanding pemutihan tunggakan massal

(TribunNewsmaker/TribunBogor)