6 Pernyataan DPR Diduga jadi Pemicu Demo, soal Gaji hingga Tunjangan, Joget saat Rapat Picu Amarah

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gelombang kemarahan publik terhadap DPR RI kembali memuncak sejak awal Agustus 2025, dipicu oleh tunjangan rumah anggota dewan yang mencapai Rp50 juta per bulan.

Di tengah tekanan ekonomi yang kian berat dan ketimpangan sosial yang semakin terasa, publik merasa bahwa kebijakan dan sikap para wakil rakyat semakin jauh dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

Alih-alih meredakan situasi, sejumlah pernyataan dari anggota DPR justru memperuncing kemarahan masyarakat.

Nada arogan dan kurang empati yang terdengar dalam berbagai pernyataan membuat publik merasa semakin terabaikan.

Akumulasi kekesalan ini akhirnya meletus dalam aksi unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung pada 25 dan 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Baca juga: Aparat Keamanan Kewalahan, Massa Demo Berhasil Jebol Gerbang DPR RI, Begini Kondisi Terkini Jakarta

Demonstrasi tersebut berlangsung panas dan berujung bentrokan dengan aparat keamanan.

Tragisnya, kerusuhan itu menyebabkan meninggalnya seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21), yang kemudian menjadi simbol kemarahan rakyat terhadap para elit politik.

Salah satu peserta aksi, Ari (26), yang juga berprofesi sebagai pengemudi ojek online, menyuarakan kemarahannya secara langsung saat ditemui di lokasi aksi pada 25 Agustus.

“Tolong jangan mikirin perutnya sendiri lah. Enak banget kan gajinya naik, padahal itu juga kan dari kita (pajaknya),” ujar Ari, dikutip dari Kompas.com.

Kemarahan masyarakat tak hanya terfokus pada besarnya angka tunjangan yang diterima anggota DPR, namun lebih pada persoalan rasa keadilan sosial dan kurangnya empati dari wakil rakyat terhadap rakyat yang mereka wakili.

Di tengah memanasnya suasana, sejumlah anggota DPR tercatat mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kontroversi dan memperparah citra lembaga legislatif di mata publik.

Berikut adalah enam nama anggota DPR RI yang sempat disorot karena pernyataan mereka, beserta klarifikasi yang telah dikumpulkan oleh Tribunnews.com:

1. Ahmad Sahroni – Wakil Ketua Komisi III DPR RI (saat itu)

Pernyataannya yang menyebut:

“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia.”

Pernyataan tersebut diucapkan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada 20 Agustus 2025, dengan cepat menyebar luas dan menimbulkan gelombang kemarahan di media sosial maupun dunia nyata.

Imbas dari pernyataan ini cukup signifikan.

Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III dan kemudian dipindahkan ke Komisi I oleh partainya.

Meskipun partainya menyatakan bahwa pemindahan tersebut tidak terkait langsung dengan ucapannya, publik menilai hal ini sebagai bentuk tekanan dari reaksi masyarakat.

Klarifikasi: Hingga kini, Ahmad Sahroni belum menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Dalam sebuah wawancara terbatas, ia menjelaskan bahwa pernyataannya tidak ditujukan kepada rakyat secara umum, meskipun tidak semua pihak menerima klarifikasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab yang memadai.

2. Adies Kadir – Wakil Ketua DPR RI

“Saya kira make sense lah kalau Rp50 juta per bulan.” Disampaikan di Senayan, 19 Agustus 2025.

Adies membela besaran tunjangan dengan logika biaya kos Rp3 juta per hari kerja. 

“Kalau Rp3 juta dikali 26 hari kerja, berarti Rp78 juta. Jadi kalau terima Rp50 juta, mereka masih nombok.”

Klarifikasi: Ia menyebut tunjangan Rp50 juta sebagai kompensasi atas penghapusan rumah dinas dan menegaskan tidak ada kenaikan gaji.

Baca juga: Sudah Terima Saja Susno Duadji Minta Anggota DPR Sadar, Harusnya Sambut Para Demonstran

 
3. TB Hasanuddin – Anggota Komisi I DPR RI

“Take home pay DPR bisa lebih dari Rp100 juta. So what gitu loh.”

Disampaikan di Senayan, 12 Agustus 2025, dan dikutip oleh sejumlah media daring.

Klarifikasi: Belum ada pernyataan resmi atau permintaan maaf terbuka.

Informasi soal penyesalan atau pelintiran ucapan masih dalam penelusuran dan belum terkonfirmasi secara publik.

4. Nafa Urbach – Anggota Komisi IX DPR RI

“Saya aja yang tinggal di Bintaro, itu macetnya luar biasa. Kalau saya tinggal di rumah dinas DPR, saya bisa lebih cepat sampai kantor dan kerja lebih maksimal.”

Disampaikan melalui siaran langsung di TikTok dan Instagram, 22 Agustus 2025.

Pernyataannya memicu kritik karena dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat yang harus berdesakan di transportasi umum.

Permintaan Maaf: Malam itu juga, Nafa menyampaikan: “Guyss maafin aku yah kalau statement aku melukai kalian. Tapi percayalah aku nggak akan tutup mata untuk rakyat di dapil aku.”
 
5. Puan Maharani – Ketua DPR RI

“Besaran Rp50 juta sudah dikaji dan disesuaikan dengan harga properti di Jakarta,” disampaikan dalam jumpa pers di Senayan, 21 Agustus 2025.

Klarifikasi: Puan menyatakan DPR siap mengevaluasi kebijakan jika ditemukan ketidaksesuaian. Ia juga membantah narasi viral soal gaji Rp3 juta per hari:

“Nggak ada kenaikan gaji. Hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah.”
 
6. Mukhamad Misbakhun – Ketua Komisi XI DPR RI

“Angka Rp50 juta itu ditentukan oleh Menteri Keuangan. DPR hanya menerima.”

Disampaikan di Kompleks Parlemen, 22 Agustus 2025.

Pernyataannya dianggap melempar tanggung jawab dan memperkuat citra DPR sebagai lembaga yang tidak transparan.

Klarifikasi: Dalam wawancara lanjutan, Misbakhun menyatakan bahwa ia tidak bermaksud lari dari tanggung jawab dan siap mendukung revisi jika diperlukan.

Joget-joget di DPR Ikut jadi Pemantik

Aksi joget ratusan anggota DPR saat Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 diduga ikut menjadi pemicu emosional awal kemarahan publik.

Narasi yang menyebar menyebut mereka “baru saja menerima gaji Rp3 juta per hari.” Isu ini memicu kemarahan karena dianggap menari di atas penderitaan rakyat.

Ketua DPR Puan Maharani membantah narasi tersebut, menyebut angka Rp3 juta per hari sebagai kalkulasi keliru yang mencampuradukkan gaji pokok dan tunjangan rumah.

Pengamat politik Achmad Fachrudin menyebut aksi joget sebagai bentuk “serakahisme” dan bagian dari fenomena kleptokrasi.

Salah satu anggota DPR yang ikut berjoget, Uya Kuya, menjadi sorotan publik.

Klarifikasi & Permintaan Maaf: Dalam unggahan video di Instagram, 24 dan 27 Agustus, Uya menyatakan:

“Saya tidak bermaksud meledek rakyat. Joget itu dilakukan setelah acara resmi ditutup, sebagai bentuk apresiasi terhadap penampilan musik dari UNHAN.”

Ia juga membantah narasi hoaks yang menyebut dirinya menghina publik.

Baca juga: Kondisi Jamilos, Warung Nasi Goreng Ibnu Jamil yang Terkena Imbas Demo di DPR: Tutup Sementara!

Analisis Kritis: Tunjangan dan Ledakan Sosial

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hidayatullah Rabbani, menyebut aksi 25 Agustus sebagai manifestasi krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif.

“Rumah rakyat kini semakin tertutup, secara harfiah dan simbolik, bagi suara rakyat.”

Sementara itu, Lukas Benevides dari Suryakanta Institute menilai demonstrasi juga dipicu oleh kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang memperburuk kondisi rakyat.

Tragedi Affan Kurniawan: Titik Ledak Kemarahan Publik

Akhirnya, demonstrasi bertajuk “Bubarkan DPR” digelar pada 25 Agustus 2025 dan aksi buruh pada 28 Agustus berujung bentrokan antara massa dan aparat di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Ketegangan memuncak pada Kamis malam, 28 Agustus, ketika Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online, tewas setelah terlindas kendaraan taktis milik Brimob di kawasan Pejompongan.

Affan bukan peserta aksi. Ia sedang mengantar pesanan makanan ketika terjebak di tengah kerumunan massa dan kendaraan taktis yang melaju kencang untuk membubarkan demonstran.

Menurut saksi mata dan dokumentasi lapangan, kendaraan tersebut menabrak dan menyeret tubuh Affan beberapa meter sebelum berhenti.

Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia beberapa jam kemudian.

Tragedi ini memicu gelombang kemarahan dari komunitas ojol, mahasiswa, dan masyarakat sipil.

Aksi lanjutan terjadi pada 29 Agustus 2025 di berbagai titik strategis, termasuk Mako Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, Mapolda Metro Jaya, dan kembali di depan Gedung DPR RI, dengan tuntutan keadilan, transparansi, dan reformasi lembaga legislatif serta aparat keamanan.

Selain di Jakarta, demonstrasi solidaritas atas isu yang sama juga terjadi di sejumlah kota besar seperti Bandung, Surakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, Denpasar dan Makassar.

Bentrok massa aksi dengan polisi disertai perusakan dan pembakaran juga mewarnai demonstrasi di kota-kota itu.

Aksi serentak ini menunjukkan bahwa kemarahan publik telah meluas secara nasional, menjadikan tragedi Affan bukan sekadar insiden lokal, melainkan simbol ketidakadilan struktural yang dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat.

(TribunNewsmaker/Tribunnews)