Selain kesehatan gratis, Ahok juga memberlakukan kebijakan sekolah gratis serta beasiswa.

Kesuksesan ini membuatnya maju sebagai calon Gubernur Bangka Belitung pada 2006. Ia mengundurkan diri untuk maju pencalonan.

Sayangnya, kendati didukung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ahok gagal menjadi Gubernur Babel.

Di tahun itu, ia dinobatkan Majalah TEMPO sebagau salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia.

Pada 2007, ia juga pernah dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi oleh KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia.

Anggota DPR

Kegagalan itu tak menyurutkan langkah Ahok di politik. Pada 2009, ia maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Meski ditempatkan di nomor urut empat, Ahok berhasil meraih suara terbanyak.

Di DPR, Ahok duduk di Komisi II yang membawahi bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.

Ahok membuat gebrakan sebagai anggota dewan dengan melaporkan secara rutin kinerjanya lewat website pribadi, mulai dari kunjungan kerja hingga pembahasan undang-undang.

Di DPR, Ahok kembali menonjol. Alkisah pada 2010, Ahok sebagai anggota delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Maroko.

Namun ketika anggota yang lain ingin menambah jalan-jalan ke Spanyol, Ahok dan satu anggota Fraksi PKS menolak.

Di periode ini pula kasus korupsi e-KTP berjalan di bawah meja.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin bersaksi semua anggota Komisi II menerima uang suap untuk memuluskan proyek ini.

Namun Ahok membantahnya. Ia menduga namanya masuk dalam daftar penerima, namun ia yakin tak ada yang berani memberinya uang.

Wakil Gubernur hingga Gubernur DKI

Belum selesai jabatannya di DPR, pada 2012, Ahok dilirik untuk maju mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Ia pun menyanggupi dan maju lewat Partai Gerindra.

Pasangan Jokowi-Ahok menang dan memimpin Jakarta lewat berbagai gebrakan.

Mulai saat itulah namanya selalu jadi perhatian publik seluruh Indonesia. Dengan gaya kepemimpinan yang terlalu jujur dan berani, Ahok merebut hati masyarakat.

Di sisi lain, kejujuran dan keberaniannya ini yang membuatnya tersandung berbagai kasus dan mendapat banyak musuh.

Pada 2016, Ahok dilaporkan atas kasus penistaan agama berdasarkan pidato yang diunggahnya saat sedang kunjungan kerja di Kepulauan Seribu.

Berbagai gelombang unjuk rasa memprotes Ahok dicopot dan dipenjara.

Pada akhirnya, Ahok kalah dalam pertarungan pilkada dan gagal menjadi Gubernur DKI.

Narapidana

Sudah jatuh tertimpa tangga, usai kalah pilkada, Ahok divonis bersalah menista agama.

Ia pun dihukum dua tahun penjara sejak 9 Mei 2017.

Di penjara, Ahok masih melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan seperti membantu masayrakat yang mengirim surat kepadanya.

Ahok juga sibuk menulis buku di penjara.

Pada 24 Januari 2019 lalu, Ahok bebas.

Setelah keluar dari penjara, Ahok kembali aktif dengan mengunggah tayangan di YouTube.

Buku yang ditulisnya, diterbitkan dengan judul Kebijakan Ahok dan dijual dengan harga Rp 1 juta agar Ahok tetap bisa membantu masyarakat.

Ahok juga mengaku menjadi konsultan di perusahaan keluarganya yang bernama PT Basuki Solusi Konsultindo.

Ahok menjadi konsultan bidang politik, bisnis, pemerintahan, dan manajemen.

Perusahaan keluarga tersebut dibentuk saat Ahok masih mendekam di penjara.

Tak kapok, Ahok pun kembali ke politik dengan bergabung ke PDI-P.

Calon Dirut BUMN?

Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar Ahok sebagaimana dikutip dari Antara.

Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

Ahok menyebutkan bahwa banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan Erick Thohir.

Antara lain tentang BUMN mana saja yang didiskusikan.

"Dari Sarinah sampai Krakatau Steel," kata dia.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membocorkan Ahok kemungkinan akan menempati jabatan di BUMN yang mengurusi sektor energi.

Luhut mengaku sudah mengetahui jabatan apa yang akan dimandatkan kepada Ahok.

Namun ia menekankan bahwa keputusan itu tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.

"Ya kira-kira begitu (di BUMN sektor energi). Ya saya tahu (di mana Ahok ditempatkan), tapi masak saya kasih tahu kamu. Nanti tergantung Presiden lah," ujar Luhut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Soal BUMN mana yang jadinya akan dipimpin Ahok, mari kita tunggu keputusan resminya. (TribunNewsmaker.com/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Rekam Jejak Ahok, dari Kontraktor, Gubernur, Napi, Kini ke BUMN