Menkeu Purbaya Ingin Pangkas Anggaran MBG, Kena Sentil Luhur Binsar, Beda Pandangan: Jauh Membaik

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan pernyataan tegas terkait keberlanjutan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menyatakan akan mengambil langkah tegas jika realisasi penyerapan anggaran MBG hingga akhir Oktober 2025 tidak menunjukkan kemajuan yang berarti.

Dalam momentum peringatan Hari Keuangan Nasional yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Minggu (5/10/2025), Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk memangkas anggaran MBG apabila efektivitas belanja tidak mengalami peningkatan signifikan dalam waktu dekat.

“Kan kita lihat sampai akhir Oktober. Kalau memang tidak terserap, ya tetap akan kita potong,” ujar Purbaya dengan nada serius saat berbicara kepada awak media yang hadir di lokasi acara.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap pemerintah terhadap penggunaan anggaran negara yang harus tepat sasaran dan efisien.

Pemerintah, menurutnya, tidak akan mentoleransi program-program yang tidak menunjukkan progres nyata, terutama dalam hal realisasi belanja yang berdampak langsung pada masyarakat.

Baca juga: Menkeu Purbaya Ditegur Luhut Soal Sisa Anggaran MBG, Rocky Gerung Sebut Kabinet Prabowo Mulai Retak

Sikap tegas Purbaya ini sekaligus merupakan tanggapan atas masukan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Luhut meminta agar Kementerian Keuangan tidak gegabah dalam memangkas anggaran program MBG.

Menurut Luhut, program ini justru mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam pelaksanaannya.

Meski begitu, Purbaya menekankan bahwa pemerintah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Ia menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan, dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada perubahan signifikan, pemangkasan anggaran akan menjadi opsi yang tidak terhindarkan.

Langkah ini juga dinilai sebagai upaya menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik, di tengah sorotan terhadap berbagai program sosial yang mengandalkan anggaran besar namun belum tentu menunjukkan hasil sesuai harapan.

Pandangan Berbeda antara Purbaya dan Luhut

Meski sama-sama duduk dalam lingkaran kebijakan ekonomi strategis, baik Purbaya maupun Luhut memiliki pandangan berbeda dalam menilai efektivitas program MBG.

Menurut Menkeu Purbaya, langkah pemotongan anggaran bukan sekadar kebijakan kaku, tetapi bentuk disiplin fiskal agar dana publik tidak mengendap tanpa manfaat nyata.

Ia menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan program prioritas, namun harus memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran setiap rupiah yang digelontorkan.

“Kita tetap mendukung program MBG karena ini program strategis nasional, tapi kita juga harus realistis. Kalau sampai akhir Oktober masih banyak dana yang tidak terserap, itu artinya ada inefisiensi,” jelas Purbaya.

Purbaya menambahkan, evaluasi penyerapan anggaran akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap lembaga pelaksana, yakni Badan Gizi Nasional (BGN).

Hasil evaluasi akan menjadi dasar keputusan akhir Kemenkeu pada awal November 2025.

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini juga menjabat sebagai Ketua DEN sekaligus Koordinator Pengendalian Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional, menilai situasi di lapangan tidak seburuk yang diperkirakan.

Ia menyebut bahwa berdasarkan hasil tinjauannya, serapan anggaran MBG mengalami peningkatan signifikan dalam dua bulan terakhir.

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang terlihat jauh membaik. Jadi Menkeu tidak perlu mengambil dana yang belum terserap,” kata Luhut, usai rapat bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
 
Program Strategis di Bawah Sorotan Publik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dijalankan pada pertengahan 2024.

Program ini bertujuan memberikan asupan gizi yang memadai kepada anak-anak sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Dengan total anggaran mencapai Rp 75 triliun pada tahun anggaran 2025, MBG diharapkan dapat menekan angka stunting nasional, memperkuat ketahanan pangan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil di sektor pertanian dan perikanan.

Namun, dalam praktiknya, penyerapan anggaran MBG sempat terhambat oleh sejumlah faktor administratif dan logistik, seperti keterlambatan proses verifikasi penerima manfaat, keterbatasan infrastruktur distribusi, dan perbedaan data antara kementerian terkait.

“Kami akui memang di awal pelaksanaan ada kendala koordinasi. Tapi sejak Agustus, kami sudah melakukan perbaikan sistem pendataan, terutama melalui digitalisasi distribusi bahan pangan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi terpisah.

Dadan menyebutkan, hingga akhir September 2025, tingkat serapan anggaran MBG telah mencapai 63 persen, meningkat dari posisi 42 persen pada akhir Agustus.

Ia optimistis target 90 persen serapan hingga akhir tahun dapat dicapai bila proses distribusi terus berjalan lancar.

Luhut dalam rapat bersama BGN menegaskan bahwa dana MBG tidak hanya sekadar belanja sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi mikro.

Ia menilai, setiap rupiah yang disalurkan melalui program MBG memiliki multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat.

“Dana MBG ini bukan sekadar angka di atas kertas. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk bahan pangan bergizi bisa menghidupkan rantai pasok dari petani, nelayan, hingga pedagang kecil,” ujar Luhut.

Ia mencontohkan, pembelian telur ayam dan sayuran lokal untuk kebutuhan MBG telah membantu meningkatkan omzet petani dan peternak di sejumlah daerah.

Bahkan, di beberapa kabupaten, program ini menciptakan lapangan kerja baru melalui koperasi penyedia bahan pangan sekolah.

Meski begitu, Luhut mengakui pentingnya disiplin anggaran yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan.

Ia meminta agar komunikasi lintas lembaga diperkuat agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat berdampak pada kelancaran program sosial nasional.

“Kita perlu saling mengingatkan, tapi jangan sampai menimbulkan kesan tarik menarik kepentingan. Tujuan kita sama: memperkuat ekonomi rakyat,” tegasnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Beri Pesan Menohok ke Dirjen Bea Cukai, Soroti Pelaku Impor Ilegal: Jangan Main-main!

BGN Klaim Penyaluran Sudah Merata

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam kesempatan terpisah menjelaskan bahwa lembaganya telah melakukan sejumlah langkah perbaikan, termasuk memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah dan platform digital untuk transparansi penyaluran.

Dadan menyebut, sejak September 2025, BGN menerapkan sistem E-MBG Tracker, platform digital yang memungkinkan setiap kepala sekolah dan petugas gizi daerah memantau status distribusi bahan pangan secara real-time.

“Sekarang kepala sekolah bisa tahu kapan bahan pangan dikirim, berapa banyak yang diterima, dan dari mana asalnya. Ini bentuk transparansi agar tidak ada kebocoran,” ungkap Dadan.

Ia menambahkan, 85 persen wilayah Indonesia sudah terjangkau distribusi bahan pangan MBG, dengan prioritas pada daerah-daerah rawan gizi seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan sebagian Kalimantan.

Meski demikian, ia tak menampik masih ada sejumlah kendala di lapangan seperti keterlambatan pengiriman logistik di wilayah kepulauan serta tantangan dalam menjaga kualitas bahan pangan segar.

“Masalah-masalah seperti itu sedang kami tangani. Intinya, kami ingin memastikan setiap anak mendapat makanan bergizi sesuai standar WHO,” katanya.
 
Antara Target Gizi dan Tantangan Implementasi

Program Makan Bergizi Gratis sejak awal digadang sebagai fondasi percepatan perbaikan gizi nasional.

Pemerintah menargetkan pada 2026 angka stunting turun hingga 11 persen, lebih rendah dari target 14 persen pada 2024.

Namun, sejumlah pengamat gizi masyarakat mengingatkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas menu, ketepatan sasaran, dan pengawasan lapangan.

Prof. Dr. Rini Widjayanti, ahli gizi dari IPB University, menilai bahwa pelaksanaan MBG harus berfokus pada pola makan seimbang dan keberlanjutan pasokan pangan lokal.

“Kalau dana besar tapi makanannya tidak memenuhi kebutuhan gizi mikro anak-anak, dampaknya kecil. MBG harus menjadi gerakan budaya makan sehat, bukan hanya proyek distribusi makanan,” katanya.

Rini juga menyarankan agar evaluasi dilakukan dengan pendekatan multi-level bukan hanya pada tingkat kementerian, tetapi hingga sekolah dan keluarga penerima manfaat.

Menanti Keputusan Akhir di Akhir Oktober

Dengan tenggat waktu hingga 31 Oktober 2025, publik kini menanti hasil evaluasi Kemenkeu terhadap serapan program MBG.

Bila serapan mencapai target minimal 80 persen, kemungkinan besar dana MBG tidak akan dipangkas.

Namun bila tidak, Menkeu Purbaya menegaskan siap melakukan realokasi anggaran untuk program lain yang lebih siap dijalankan, seperti subsidi pangan daerah atau bantuan langsung tunai (BLT) gizi.

“Kita tidak ingin uang rakyat menganggur. Kalau BGN sudah optimal, kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, kita realokasikan untuk yang bisa cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Purbaya menutup pernyataannya.
 
Perdebatan antara Menkeu Purbaya dan Ketua DEN Luhut menggambarkan dinamika kebijakan fiskal dan sosial di era pemerintahan Prabowo Subianto yang menekankan disiplin, efisiensi, dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Program Makan Bergizi Gratis, meski masih dalam tahap penyempurnaan, tetap menjadi simbol komitmen pemerintah untuk menyehatkan generasi bangsa.

Dengan waktu kurang dari satu bulan sebelum evaluasi akhir, sorotan publik akan terus tertuju pada seberapa efektif BGN dan Kementerian Keuangan dapat menyinergikan langkah antara efisiensi fiskal dan keberlanjutan sosial.

(TribunNewsmaker/Bangkapos)