DPRD Klaten Gelar Paripurna, Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Empat Raperda

“Rekrutmen harus dilakukan secara transparan dan berintegritas, bebas dari praktik politik uang maupun nepotisme,” ungkapnya.

Fraksinya juga menekankan perlunya pengelolaan Geopark yang profesional dan inklusif serta sinergi lintas OPD agar program tidak berjalan parsial.

Fraksi PKS Angkat Isu Keterwakilan Perempuan dan Pendidikan Geopark

Sementara itu, Hudi Juwana dari Fraksi PKS menyoroti masih rendahnya minat perempuan menjadi anggota BPD.

“Sedikitnya jumlah anggota BPD dari kaum perempuan salah satunya karena tidak berjalannya sosialisasi tentang fungsi dan tugas anggota BPD. Bagaimana menyikapi hal ini? Mohon dijelaskan,” tanyanya.

Terkait Raperda Geopark, PKS mengusulkan agar materi geopark dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal wajib.

Rapat paripurna ini menjadi tahap awal pembahasan empat Raperda strategis sebelum dilakukan pendalaman pada rapat selanjutnya bersama pemerintah daerah dan OPD terkait. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)