Breaking News:

Dugaan Korupsi Whoosh, Mahfud MD Sebut Biayanya Jauh Lebih Tinggi dari Perhitungan: Uangnya ke Mana?

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh.

Editor: Eri Ariyanto
YouTube Mahfud MD
DUGAAN KORUPSI WHOOSH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh. 

Pasalnya, sambung Mahfud, adanya perbedaan perhitungan antara Indonesia dan China terkait biaya operasional Whoosh untuk tiap kilometernya.

Berdasarkan hitungan dari pihak Indonesia, biaya tiap kilometer Whoosh sebesar 52 juta dolar AS. Namun, menurut pihak China, biayanya lebih murah.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta USD. Tapi hitungan dari China sendiri, 17-18 juta USD. Ini siapa yang menaikan?" katanya.

Mahfud khawatir jika Indonesia gagal bayar utang, maka China akan meminta kompensasi tertentu.

Dia mencontohkan salah satu kemungkinannya adalah China akan meminta membangun pangkalan laut di kawasan Laut Natuna yang tengah dalam suasana konflik.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan skema yang sama sempat dilakukan China ketika Srilanka gagal bayar utang ke Negara Tirai Bambu tersebut.

Ia mengungkapkan Srilanka pernah berutang ke China untuk membiayai pembangunan pelabuhan. Namun lantaran gagal bayar, pelabuhan tersebut kini dimiliki oleh China.

"Ini (China) kan bisa minta (membangun pangkalan laut) di Natuna Utara yang sedang konflik. Di tengahnya ada konflik, kan bisa merambah ke kita. Kalau merambah kita masuk ke daerah kita yang tidak masuk konflik, lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun," jelas Mahfud.

Mahfud mengungkapkan jika skema yang disebutkannya itu dilakukan oleh China, maka pemerintah telah melanggar ideologi dan konstitusi.

Dia pun mengusulkan dua cara untuk menghindari Indonesia dari kompensasi yang diminta China jika gagal bayar utang pembangunan Whoosh.

Pertama, Mahfud ingin agar Purbaya tetap mencarikan cara agar bisa membayar utang ke China meski dirinya tetap mendukung langkah Menkeu untuk menolak pembayaran menggunakan APBN.

Kedua, dia meminta penegak hukum menyelidiki atas dugaan mark up terkait biaya operasional Whoosh tiap kilometernya.

"Hukum pidananya bisa ada, kalau itu (memang ada) mark up karena menurut (pengamat ekonomi) Antony Budiawan, di China harganya itu hanya 17-18, kok sekarang menjadi 53 juta USD. Ini harus diselidiki, kalau beneran mark up, itu harus diselidiki dan dicari," tegas Mahfud.

Baca juga: Nasib Kereta Cepat Whoosh Usai Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Pakai APBN, Kelanjutan Dipertanyakan

MAHFUD MD PUJI PURBAYA - Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tuai banyak kritik sejak menjabat, Mahfud MD malah beri pujian, menaruh harapan ke Purbaya.
MAHFUD MD PUJI PURBAYA - Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tuai banyak kritik sejak menjabat, Mahfud MD malah beri pujian, menaruh harapan ke Purbaya. (TikTok @purbayayudhis | Kompas.com/ Fristin Intan)

Purbaya Enggan Bayar Utang Whoosh

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadwewa sudah menegaskan menolak pembayaran utang Whoosh dengan menggunakan APBN.

Halaman 3/4
Tags:
korupsikereta cepatWhooshMahfud MD
Rekomendasi untuk Anda

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved