Jokowi Buka Suara soal Whoosh, Alasan Membangunnya, Akui Rugi: Tak Diukur dari Keuntungan Finansial
Buka suara soal proyek Whoosh, Jokowi beber alasan mengapa tetap membangunnya, akui ada kerugian, tegaskan bukan cari untung.
Editor: ninda iswara
Ringkasan Berita:
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dibangun bukan sebagai proyek mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial untuk masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025).
Mengatasi Kemacetan Parah Jabodetabek dan Bandung
Jokowi menjelaskan bahwa gagasan pembangunan Whoosh lahir dari masalah kemacetan yang sudah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.
“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.
Kerugian akibat kemacetan inilah yang mendorong pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, mulai dari KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, hingga Whoosh.
“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.
Baca juga: 2 Sosok Diajak Ngobrol oleh Jokowi di Istana Bahas Whoosh, Kritisi hingga Tolak, Tinggalkan utang
Transportasi Massal: Layanan Publik, Bukan Laba
Jokowi menekankan prinsip dasar pembangunan transportasi massal: pelayanan publik, bukan mencari keuntungan finansial.
“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.
Menurut Jokowi, keuntungan sosial yang dimaksud meliputi penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.
“Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” tambahnya.
Subsidi Transportasi sebagai Investasi Jangka Panjang
Jokowi mencontohkan MRT Jakarta yang mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI.
“Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, diperkirakan subsidi bisa mencapai Rp 4,5 triliun per tahun,” jelasnya.
Ia menilai, mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan hal mudah.
Baca juga: Dugaan Korupsi Whoosh, Mahfud MD Sebut Biayanya Jauh Lebih Tinggi dari Perhitungan: Uangnya ke Mana?
“Memindahkan masyarakat dari mobil pribadi dan sepeda motor ke transportasi umum tidak mudah. Mengubah karakter itu sulit,” tambahnya.
Meski masih dalam proses, Jokowi menilai dampak positif transportasi massal mulai terasa.
“MRT Jakarta, misalnya, telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang sejak diluncurkan. Sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang,” ungkapnya.
Ia mengajak masyarakat untuk bersyukur karena sudah mulai ada pergeseran perilaku menuju penggunaan transportasi umum.
“Masyarakat patut bersyukur karena sudah ada pergerakan untuk berpindah dari kendaraan pribadi. Ini proses bertahap, tidak bisa langsung,” kata Jokowi.
Selain mengurai kemacetan, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal, termasuk Whoosh, memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” tandasnya.
(TribunNewsmaker/Kompas)
Sumber: Kompas.com
| Ketua DPRD Klaten Ajak Pemuda Jadi Ujung Tombak Pembangunan Daerah di Momen Sumpah Pemuda 2025 |
|
|---|
| Peringati HUT ke-75, Wabup Klaten Benny Ajak DPRD Perkuat Kolaborasi Bangun Daerah |
|
|---|
| HUT ke-75 DPRD Klaten Diwarnai Aksi Sosial dan Kepedulian Lingkungan |
|
|---|
| 75 Tahun DPRD Klaten: Refleksi Perjalanan Panjang, Komitmen Mengawal Aspirasi Rakyat |
|
|---|
| Gelontorkan Dana Rp 6 M, Pemkab Sukoharjo Beri Santunan Kematian Kepada 2.000 Warga Kurang Mampu |
|
|---|