5 Sosok Disebut Ubedilah Harus Diperiksa soal Dugaan Korupsi Whoosh, Ada Jokowi hingga Luhut Binsar

Ringkasan Berita:

• Ubedilah Badrun, menyoroti lima sosok yang seharusnya dipanggil terkait dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh.
• Menurut Ubed, masalah utama proyek Whoosh adalah sistem tata kelola pemerintahan yang buruk.
• Lima nama yang menurutnya harus diperiksa mulai dari Jokowi hingga Erick Thohir.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Aktivis ’98 sekaligus akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti lima sosok yang seharusnya dipanggil terkait dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang dibangun pada era Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ubed, masalah utama proyek Whoosh bukan terletak pada negosiasi ulang dengan China mengenai jangka waktu atau suku bunga utang, melainkan sistem tata kelola pemerintahan yang buruk. Hal inilah yang menurutnya harus segera diungkap.

"Persoalan besar dari kereta cepat itu tidak adanya good governance, itu otomatis tata kelolanya buruk gitu, itu yang harus dibongkar," ujarnya, dikutip dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Rabu (29/10/2025).

Ubed menegaskan, bukan hanya pihak Danantara atau KAI yang perlu diperiksa.

Tim-tim yang melakukan lobi ke China untuk restrukturisasi utang, termasuk Luhut dan kawan-kawan, juga harus diperhatikan.

"Jadi bukan kemudian Danantara sama KAI ya, perlu dicek tuh tim-timnya orang siapa aja yang lobi ke China untuk melakukan restrukturisasi, Luhut dan kawan-kawan ya mau merubah rentang waktu pengembalian utang itu," jelasnya.

Baca juga: Dugaan Korupsi Whoosh, Mahfud MD Ragu Luhut Terlibat, Tahu Karakter: Diminta Presiden ya Selesaikan

Ia juga menyoroti risiko menambah jangka waktu pengembalian utang, yang menurutnya justru akan membebani negara lebih lama.

"Perkaranya bukan di situ. Pertama, kalau nambahin jangka panjang, utang kita tambah banyak ya kan, panjang dan beban negara panjang begitu. Belum lagi nanti fluktuasi dolar dan lain-lain," tambah Ubed.

Menurut Ubed, negosiasi dengan China tidak akan menyelesaikan akar masalah. Dugaan korupsi dalam proyek Whoosh adalah inti persoalan yang perlu diusut.

"Jadi bukan gara-gara melakukan negosiasi ulang ke China, lalu sudah selesai perkara kereta cepat, no. Perkaranya adalah ada tanda-tanda korupsi dalam proses tata kelola pembangunan kereta cepat," tegasnya.

Ubed menegaskan, Jokowi sendiri harus dipanggil untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, karena proyek tersebut dibangun pada masa pemerintahannya.

"Jokowi harus dipanggil. Kenapa membuat peraturan presiden yang tidak konsisten dengan peraturan sebelumnya? Itu dipanggil," kata Ubed.

Selain Jokowi, kata Ubed, pihak lainnya juga harus dipanggil, seperti Luhut yang kala itu menjabat sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Kemudian, Menteri BUMN yang menjabat di era Jokowi, yakni Rini Soemarno (2014–2019) dan Erick Thohir (2019–2025). 

Rini Soemarno menjabat pada periode pertama pemerintahan Jokowi, sedangkan Erick Thohir menjabat pada periode kedua.