Alasan Menkeu Purbaya Ingin Ikut ke Tiongkok Bahas Utang Whoosh, Dibayar Pakai Dana Sitaan Korupsi?

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tolak membayar utang Whoosh pakai APBN.
• Namun kini Menkeu Purbaya justru ingin ikut ke Tiongkok untuk membahas utang tersebut.
• Menkeu Purbaya juga buka suara soal wacana bayar utang pakai dana sitaan korupsi.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keinginannya untuk ikut serta secara langsung dalam proses negosiasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh bersama pihak Tiongkok.

Menurutnya, keterlibatan tersebut penting agar pembahasan mekanisme pembayaran utang dapat berlangsung lebih transparan dan menyeluruh.

Pemerintah, kata Purbaya, saat ini sedang mempersiapkan tim yang akan berangkat ke Tiongkok untuk membahas secara detail skema pembayaran dan rencana restrukturisasi pinjaman proyek strategis nasional tersebut.

Ia menambahkan, kehadirannya di dalam rombongan negosiasi diharapkan dapat memperluas perspektif pembahasan, tidak hanya terbatas pada sisi teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek fiskal serta kepentingan nasional.

“Saya berharap bisa ikut dalam diskusi itu, agar posisi pemerintah Indonesia dapat disampaikan dengan lebih lengkap, terutama terkait dampak fiskalnya,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Baca juga: Minta Wartawan Sudahi Wawancara Purbaya, Ajudan Kena Semprot Menkeu: Mereka Nunggu Lama, Kasihan

Pembiayaan Proyek dan Tantangan APBN

Proyek kereta cepat Whoosh merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dengan nilai investasi sekitar Rp 113 triliun.

Sebagian besar pendanaan proyek ini bersumber dari pinjaman luar negeri yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Kini, pemerintah tengah mencari formula pembayaran yang tepat agar kewajiban utang proyek tersebut tidak menambah beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung opsi penggunaan dana hasil sitaan korupsi untuk membantu membayar sebagian utang proyek Whoosh.

“Itu masih dalam diskusi. Prinsipnya, dana sitaan harus digunakan untuk kepentingan publik, namun mekanismenya perlu dikaji dengan hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru,” jelasnya.

Arah Negosiasi dan Harapan Pemerintah

Sumber di Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pemerintah kini tengah mempertimbangkan berbagai alternatif pembayaran, mulai dari restrukturisasi pinjaman hingga pembagian beban antara pemerintah dan BUMN yang terlibat dalam proyek KCJB.

Pertemuan dengan pihak Tiongkok nantinya diperkirakan menjadi momen penting dalam menentukan arah pembiayaan proyek Whoosh ke depan.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Semprot Menkeu Purbaya, Singgung Soal Popok Kena Cukai: Masih Omon-omon Saja!

Keterlibatan langsung Menteri Keuangan diyakini dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam proses perundingan tersebut.

Selain itu, langkah ini juga dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek strategis nasional yang banyak menarik perhatian publik.

Komitmen untuk Keberlanjutan Proyek

Sebagai simbol kerja sama infrastruktur antara Indonesia dan Tiongkok, proyek Whoosh tak hanya menjadi tonggak kemajuan transportasi, tetapi juga sorotan karena adanya pembengkakan biaya dan kompleksitas skema pembiayaan.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek kereta cepat ini tetap beroperasi secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas fiskal dan tidak menambah tekanan terhadap APBN.

(TribunNewsmaker/WartakotaLive)