Curhat ke DPR Soal Program Makan Bergizi Gratis, Dadan Kepala BGN Ungkap Biaya: Kerja 15 Jam Sehari

Namun, ia menekankan bahwa dana dari APBN tersebut tidak digunakan untuk membangun dapur SPPG, melainkan difokuskan untuk kebutuhan intervensi gizi.

“Perlu kami tegaskan, infrastruktur dapur MBG tidak dibiayai APBN. Dana APBN yang terserap sebesar Rp10,3 triliun murni untuk intervensi pemenuhan gizi,” katanya menegaskan.

Artinya, seluruh pembangunan dapur sepenuhnya ditopang oleh para mitra yang terlibat, sehingga APBN tetap terjaga penggunaannya untuk kepentingan langsung masyarakat.

Selain yang sudah beroperasi, Dadan juga mengungkapkan bahwa hampir 19.000 titik dapur baru kini sedang dipersiapkan untuk segera mulai beroperasi.

Titik-titik dapur tersebut tersebar luas di 510 kabupaten dan 7.200 kecamatan, sehingga diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga dan anak-anak penerima manfaat.

Upaya besar ini, menurut Dadan, merupakan bukti nyata bahwa negara bersama para mitra bekerja keras demi memastikan setiap anak Indonesia bisa mendapatkan akses makanan bergizi secara merata.

Sepak Terjang Dadan Hindayana Kepala BGN 

Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk mendukung kelangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan mendatang.

Permintaan tambahan anggaran tersebut disampaikan Dadan karena menurutnya dana awal yang telah disiapkan, yaitu sebesar Rp 71 triliun, masih jauh dari kata cukup untuk menjangkau seluruh target penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Dadan Hindayana secara terbuka dalam rapat kerja yang digelar bersama Komisi IX DPR pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025.

Dalam forum resmi tersebut, Dadan menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis membutuhkan pendanaan yang besar agar pelaksanaannya berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Ia menegaskan, “Itu nanti kelihatannya Badan Gizi harus kembali ke Komisi IX untuk menjustifikasi tambahan Rp 50 triliun, karena kalau Rp 71 triliun saja tidak cukup.”

Menurut Dadan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kecukupan anggaran, mengingat cakupan wilayah dan jumlah sasaran program yang begitu luas.

Sebagai pejabat yang bertanggung jawab penuh terhadap program strategis nasional ini, Dadan menganggap penting untuk membuka komunikasi lanjutan dengan DPR, khususnya Komisi IX.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan oleh Presiden terpilih periode 2024–2029, Prabowo Subianto.