Diminta Tak Komentari Kementerian Lain, Menkeu Purbaya Bantah Musuhan dengan Misbakhun: Gak Pernah!
Diminta tak komentari Kementerian Lain, Menkeu Purbaya bantah musuhan dengan Misbakhun: Gak Pernah!
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
Ia menambahkan bahwa Partai Golkar, sebagai salah satu partai utama pendukung pemerintahan, akan selalu berdiri di belakang Menkeu Purbaya.
“Partai Golkar sebagai partai pendukung utamanya Bapak Presiden Prabowo akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap solid dan terkoordinasi dengan baik.
Dengan demikian, isu keributan antara keduanya bisa dipastikan hanya kesalahpahaman publik yang tidak berdasar.
Pertemuan Purbaya dan Misbakhun pun menjadi bukti nyata bahwa mereka fokus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan terjebak dalam konflik politik.
Berhenti Komentari Kementerian Lain
Sebelumnya, Misbakhun meminta Purbaya berhenti mengomentari kementerian lain.
Ia meminta Purbaya fokus pada desain besar perekonomian guna mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Dikritik Hasan Nasbi, Menkeu Purbaya Pamer Hasil Survei: Berhasil Mengembalikan Sentimen Masyarakat
"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden," kata Misbakhun.
Hal ini terkait komentar Purbaya terhadap pemotongan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap.
Misbakhun menegaskan, pengalihan anggaran MBG yang tidak terserap harus dibahas bersama DPR RI.
Selain itu, ia juga mengkritik kebijakan Purbaya yang tiba-tiba menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68.
"Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tutur Misbakhun.
Tak hanya itu, Misbakhun juga menyarankan Purbaya menahan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini bahkan menyarankan jika perlu PPN itu diturunkan dari 10 persen.
“Kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” imbuhnya.
(Tribunnewsmaker.com/ Tribunnews)
