Sosok Soedeson Tandra, DPR yang Dukung Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk', Sarankan Belajar Disiplin

Sebagai penulis, saya melihat pandangan Soedeson Tandra ini relevan dan membumi. Ia bukan sekadar mengkritik, tapi memberi teladan dengan memilih berangkat lebih awal daripada meminta hak istimewa. Sikap seperti inilah yang justru bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.

Di era keterbukaan informasi, hal-hal sederhana seperti disiplin waktu dan taat aturan justru bisa menjadi cermin kepemimpinan.

Jika pejabat bisa memberi contoh, masyarakat pun akan lebih mudah untuk ikut patuh. Pada akhirnya, lalu lintas yang lebih tertib bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal keselamatan bersama.

Sebelumnya, Media sosial tengah dihebohkan dengan munculnya gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’. 

Gerakan ini lahir dari kejenuhan publik melihat maraknya penyalahgunaan strobo dan sirine oleh kendaraan yang tidak berhak.

Mulai dari pelat merah, hingga kendaraan pejabat yang tidak sedang bertugas atau tanpa pengawalan resmi.

Serta mobil berpelat sipil yang memasang strobo maupun sirine tanpa hak.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menjelaskan bahwa tidak semua kendaraan berhak menggunakan rotator.

“Kendaraan pribadi tidak termasuk yang berhak menggunakannya,” katanya, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Bagaimana aturan menggunakan strobo dan sirine?

Aturan sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 135, hak penggunaan strobo hanya diberikan kepada pemadam kebakaran, pimpinan lembaga negara dan tamu negara atau pejabat asing.

Dalam Pasal 59 disebutkan, lampu biru dan sirine hanya boleh dipakai oleh kendaraan kepolisian, sementara lampu merah dengan sirine diperuntukkan bagi kendaraan tahanan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, hingga mobil jenazah.

Adapun lampu kuning tanpa sirine digunakan untuk patroli jalan tol, mobil derek, atau pengangkut barang khusus.

Hak utama di jalan pun dibatasi pada tujuh kategori kendaraan, di antaranya pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan untuk pertolongan kecelakaan, hingga iring-iringan jenazah.

Kendaraan pejabat negara dan tamu asing baru bisa mendapatkan prioritas bila sedang dikawal polisi.

Jika menemukan kendaraan sipil atau oknum aparat yang menyalahgunakan strobo maupun sirine, masyarakat disebut bisa melaporkannya.

Sanksinya diatur dalam Pasal 287 Ayat 4, yakni pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda Rp 250.000.

(TribunNewsmaker.com/Surya.co.id)