POPULER Kritikan Anggota DPR Soal BPJS Dinaikkan Jokowi: Kurang Beretika, Tak Peka & Berempati
Berikut kritikan pedas beberapa anggota DPR terkait keputusan Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS.
Penulis: Irsan Yamananda
Editor: Talitha Desena
Padahal, sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan perpres terkait kenaikan iuran BPJS.
"Pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, warga masyarakat banyak yang berharap agar putusan MA itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak jadi dinaikkan," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020).
• Presiden Jokowi Video Call dengan Jan Ethes & Sedah Mirah, Kaesang Curhat, Gibran: Pencitraan
• Potret Sederhana Ibunda Selvi Ananda, Tetap Jualan Ayam Goreng Meski Jadi Besan Presiden Jokowi
Saleh menduga, pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu pada per 1 Juli 2020 sehingga dapat melaksanakan putusan MA dalam waktu tiga bulan yaitu April, Mei, Juni.
Setelah itu, pemerintah akan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
"Saya menduga pemerintah akan berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan aturan baru.
Mengeluarkan perpres baru tentu jauh lebih mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA," ujarnya.
Saleh menilai, pemerintah tidak memiliki empati kepada masyarakat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini.
"Masyarakat di mana-mana lagi kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut," ucapnya.
Lebih lanjut, Saleh merasa khawatir, banyak masyarakat tidak bisa membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat.
Oleh karenanya, ia meyakini, perpres tersebut akan mendapat perlawanan dari masyarakat dengan kembali menggugat ke Mahkamah Agung.
"Berkaca pada gugatan sebelumnya, potensi mereka menang sangat tinggi. Semestinya, hal ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah," kata dia.
5. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 Fadli Zon

Melalui akun Twitter-nya, Fadli Zon meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan kebijakan baru yang ia buat ini.
Politisi berusia 48 tahun ini menilai keputusan Presiden Jokowi sangatlah absurd.
Apalagi sebelumnya kenaikan iuran BPJS ini sempat ditolak oleh MA.
Terkait hal ini, Fadli Zon mengibaratkan rakyat sedang jatuh dan tertimpa tangga.
Tak berhenti sampai di situ, rakyat juga terlindas mobil setelah tertimpa tangga.
Fadli Zon bahkan menyebut keputusan ini bertentangan dengan akal sehat.
• Di Tengah Pandemi Corona, Jokowi Naikkan Kembali Iuran BPJS, Ini Rincian yang Harus Dibayar Peserta
• Iuran BPJS Naik Hampir 100 Persen: Ini Rincian Biayanya, Alasan Hingga Ingin Menjaga Kualitas
Naiknya iuran BPJS juga dinilai Fadli Zon akan membuat rakyat miskin.
Kesengsaraan rakyat juga akan meroket jika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan.
"P @jokowi, kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi n stlh ada keputusan MA menurunkannya, benar2 absurd.
Rakyat sdh jatuh tertimpa tangga lalu spt dilindas mobil.
Selain bertentangan dg akal sehat, resep ini makin miskinkan rakyat.
Kesengsaraan rakyat tambah meroket. Batalkanlah!"
(TribunNewsmaker/ Irsan Yamananda)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kritikan Pedas Anggota DPR Soal Keputusan Jokowi Naikkan BPJS: Tak Peka, Kurang Berempati & Beretika.