Muhammadiyah Tanyakan Soal New Normal, Sebut Kasus Covid-19 Masih Tinggi: Sudah Dikaji Secara Valid?
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempertanyakan kebijakan new normal yang tengah dipersiapkan pemerintah.
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempertanyakan kebijakan new normal yang tengah dipersiapkan pemerintah.
Seperti yang diberitakan, Pemerintah sedang mempersiapkan kehidupan baru atau new normal pasca Covid-19.
Sejumlah persiapan telah dilakukan Presiden Jokowi dalam menghadapi new normal.
Pemerintah sudah menyusun skenario tahapan untuk menerapkan new normal di Indonesia.
Tahapan ini guna memulihkan perekonomian yang sempat lumpuh saat pandemi Covid-19.
Sejumlah persiapan yang dilakukan antara lain, Selasa (26/5/2020) Jokowi melakukan pengecekan di Stasiun MRT Bundaran HI untuk melihat kesiapan new normal.
• 5 Opini Atiqah Hasiholan Komentari Istilah New Normal, Mengaku Tak Serang Pemerintah
• 5 Tokoh Ini Tak Setuju Pemerintah Terapkan New Normal Terlalu Dini, Fadli Zon Beri Kritikan Pedas!
Jokowi juga meninjau kesiapan new normal di Summarecon Mall Bekasi di hari yang sama.
Selain itu, sebanyak 340.000 Personel TNI-Polri juga dikerahkan untuk persiapan new normal.
Namun, penerapan new normal di Indonesia ini ternyata dianggap terlalu dini oleh beberapa pihak.
Begitu juga dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Ia mempertanyakan terkait rencana new normal.
Wacana ini dinilai tidak relevan dilaksanakan lantaran angka penularan Covid-19 di Indonesia saat ini masih terbilang tinggi.
"Laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (28/5/2020).
• Protokol Ojek Online Cegah Penularan Corona Saat New Normal, Minta Penumpang Pakai Helm Sendiri
• Indikator Daerah Dianggap Siap Terapkan New Normal, Gugus Tugas Covid-19: Kasus Positif Harus Turun
"Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi?" lanjut dia.
Menurut Haedar, wajar apabila pernyataan pemerintah tentang new normal belakangan ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan di kalangan masyarakat.
Di satu sisi, pemerintah masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.
