Breaking News:

Penanganan Covid

BPJPH Akan Menerbitkan Sertifikat Halal Vaksin Covid-19 Setelah Ada Ketetapan Final Fatwa MUI

BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal untuk vaksin Covid-19 produksi Sinovac, setelah ada ketetapan final fatwa MUI.

Surya/Ahmad Zaimul Haq
Contoh (dummy) vaksin covid saat simulasi vaksinasi Covid-19. Cek nama penerima Vaksin Covid-19 gratis tahap awal di pedulilindungi.id dengan NIK. Simak caranya. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Sukoso menegaskan, pihaknya akan menerbitkan sertifikat halal setelah ada ketetapan final fatwa MUI.

Diketahui, komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat telah menetapkan Vaksin Covid-19 produksi Sinovac, dinyatakan halal dan suci, setelah menggelar rapat pleno secara tertutup di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2020. Namun, ketetapan final fatwanya, terutama yang terkait izin penggunaan vaksin, masih menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Komisi Fatwa MUI memang telah menetapkan bahwa vaksin Sinovac halal dan suci. Tapi finalnya masih menunggu keputusan BPOM terkait izin penggunaan.

Kita tunggu hasil lengkap ketetapan fatwa MUI. Kami sudah berkordinasi dengan MUI dan LPPOM. Insya Allah setelah semua lengkap kita terbitkan sertifikat halal vaksin Sinovac," terang Sukoso di Jakarta, Senin (11/1/2021).

Sukoso menjelaskan dalam penerbitan sertifikat hala tersebut, ada tujuh proses yang harus dilalui.

Pertama permohonan, lalu pemeriksaan, penetapan, pengujian, pengecekan, fatwa, serta terakhir penerbitan sertifikasi halal.

"Permohonan sertifikasi halal vaksin Sinovac ini telah diajukan sejak Oktober 2020 ke BPJPH. Dokumen permohonan sertifikasi halal yang diajukan, kemudian diverifikasi atau diperiksa," terangnya.

Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam Shole
Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam Shole (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

BPJPH telah menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan pilihan pemohon.

LPH untuk vaksin Sinovac adalah LPPOM MUI. Karenanya, setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan terverifikasi, kami kembalikan ke LPPOM MUI selaku LPH.

"Lalu LPPOM melakukan audit ke China. Mereka melakukan pemeriksaan atau pengujian produk. Biasanya 40 hingga 60 hari kerja," ujarnya.

Baca juga: Pengusaha Tak Masuk Kategori Penerima Prioritas Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Menkes Budi Sadikin

Baca juga: Orang Masih Bisa Terinfeksi Covid-19 Meski Divaksin, Ini Kata CDC, Tak Beri Perlindungan Sempurna

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Vega Dhini Lestari
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved