Penanganan Covid
Jusuf Kalla Dukung Pemerintah Membuka Program Vaksinasi Covid-19 Mandiri, 'Rakyat Itu Sudah Jenuh'
Jusuf Kalla ungkap pendapatnya mengenai vaksinasi secara mendiri, minta jangan anggap orang berada itu musuh
Editor: Talitha Desena
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mendukung rencana pemerintah untuk membuka program vaksinasi Covid-19 secara mandiri.
Ia membantah vaksinasi mandiri tidak memberi rasa keadilan.
Menurut Jusuf Kalla, pengendalian pandemi Covid-19 saat ini tergantung pada program vaksinasi.
Pasalnya, ia menilai upaya pengendalian lainnya sudah tidak dipatuhi masyarakat karena sudah jenuh.
"Kita sangat tergantung pada cepatnya vaksinasi. Karena upaya lain, rakyat itu sudah jenuh."
"Disuruh jaga jarak sudah sulit karena jenuh sudah. Itu tidak hanya di sini, di luar negeri juga sama," kata JK dalam sesi wawancara dengan Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho, dikutip dari akun YouTube Kompas.com, Rabu (24/2/2021).
Program vaksinasi, lanjut JK, saat ini berkejar-kejaran dengan tren peningkatan kasus Covid-19.
Baca juga: Dikembangkan Dalam Negeri untuk Cegah Covid-19, Ini Beda Vaksin Nusantara & Vaksin Merah Putih
Baca juga: Bahas soal Vaksin Covid-19, Video Ariel NOAH Viral, Tuai Pujian hingga Dinilai Pintar, Kenapa?
Karena itu diperlukan upaya keras mengejar target vaksinasi.
Menurut JK, pemerintah harus bekerja keras untuk bisa melakukan vaksinasi sebanyak 1 juta vaksinasi per hari.
Apabila berhasil memenuhi target sejuta sehari, proses vaksinasi pun baru akan selesai dalam satu setengah tahun.
"Upaya vaksinasi harus dicapai sejuta per hari. Satu juta sehari itu pun satu setengah tahun akan selesai. Amerika sudah bisa sampai sejuta per hari. Kita baru 50 ribu per hari," beber mantan Ketua Umum Partai Golkar Ini.
Guna mempercepat proses vaksinasi itu, JK mendorong pemerintah membuka program vaksinasi mandiri.
Program vaksinasi mandiri itupun tetap gratis sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Jokowi minta semua gratis. Oke sama, semua gratais. Cuma kalau rakyat biasa, gratisnya dari pemerintah."
"Kalau karyawan gratisnya yang bayar pengusahanya. Mereka mau," ujar JK yang juga berlatar belakang pengusaha.
