Debat Capres Pertama Usai, Prabowo Dihujani Kritik oleh PDIP soal Pelanggaran HAM dan Konflik Papua

Dalam debat capres perdana, menurut dia, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan capres lain.

"Pak Prabowo, sayang sekali ternyata hari ini agak gagal menjadi Pak Jokowi. Emosinya keluar ya sering kali dalam perdebatan. Sering terpancing dengan pertanyaan yang muncul," ungkap Aryo Seno, ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa.

Aryo Seno mengatakan, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolakbelakang dengan citra Jokowi.

Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden.

Baca juga: Debat Pilpres bukan Forum Gimmick, Pakar Komunikasi: Ganjar-Mahfud Mumpuni Benahi Sektor Hukum

Adapun terkait capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Aryo Seno justru memberikan pujian.

Ia menilai, Anies tampil cukup konsisten dalam debat.

Sementara itu, Aryo Seno menyebut, Ganjar Pranowo menjadi kontestan yang menampilkan performa terbaik dalam debat perdana.

"Bahkan, Pak Ganjar menjadi calon yang paling tegas dari menyampaikan statement dan isu-isu penegakan hukum, terkait pelanggaran HAM masa lalu," ujar dia.

Ungkit Konflik Papua

Ditemui terpisah, Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Prabowo terkait konflik Papua.

Legislator PDIP itu menilai persoalan di Papua harus segera diselesaikan agar korban sipil tidak terus berjatuhan.

Ia turut menyoroti kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dalam menyelesaikan konflik Papua.

"Dalam 4 tahun ini korban terus berjatuhan, kemana saja Menhan ? Selama 4 tahun jadi Menhan ngapain saja? Itu kan salah satu tugasnya di bidang pertahanan negara. Sebagai anggota Komisi I saya kecewa dengan jawaban beliau sebagai salah satu capres yang notabene sebagai Menhan RI," ujarnya, Rabu (13/12/2023).

TB Hasanuddin menuturkan, berdasarkan hasil penelitian LIPI, ada 4 dasar permasalahan Papua yang harus segera diselesaikan.

Pertama, terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap warga Asli Papua.