Teka-teki Partai Gelora dan PKS Sulit Bersatu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Faktor Penyebabnya

Ia menilai kompetisi Pemilu 2024 telah selesai, untuk itu seluruh elemen harus kembali kepada satu tujuan dan bersatu bekerja sama membangun bangsa.

Adapun posisi PKS dalam satu tujuan membangun bangsa tidak harus dibatasi dengan berada di pemerintah.

Di luar pemerintah PKS tetap bekerja sama dengan siapapun, karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama.

"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," ujarnya.

"Kapan waktunya? Tunggu saja, toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioning-nya," pungkas Jazuli.

'Saling Ejek' Partai Gelora vs PKS Soal Gabung Prabowo - Gibran, PKS: Partai Apa Itu? Duh, Nol Koma!

'Saling ejek' Partai Gelora vs PKS tentang isu PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo - Gibran makin memanas.

Partai Gelora mengingatkan PKS untuk introspeksi diri sebelum gabung koalisi Prabowo - Gibran karena selama Pilpres 2024 tidak mendukung Prabowo Subianto, melainkan Anies Baswedan.

Sedangkan PKS memilih tak menggubris sindiran Partai Gelora dengan menyebut perolehan suara Partai Gelora di Pemilu Legislatif yang cuma nol koma sekian menurut PKS. 

Berawal dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah yang menilai, tak ada masalah jika Partai Keadilan Sejatera (PKS) ingin bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming, ke depan.

Namun, Fahri mengingatkan bahwa PKS tidak mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan memperjuangkan gagasan perubahan Anies-Muhaimin (AMIN) yang sulit dikompromikan.

“Itu sebabnya sebaiknya PKS mengambil sedikit waktu untuk berpikir lebih mendalam tentang pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang selama ini diusung,” kata Fahri Hamzah, Senin (29/4/2024).

Tak hanya itu, Fahri menyarankan agar partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu untuk mempersiapkan gagasan dan argumentasi untuk berada di luar pemerintahan atau oposisi.

“Karena kalah di dalam pemilihan presiden yang lalu (Pilpres 2024),” jelasnya.