Teka-teki Partai Gelora dan PKS Sulit Bersatu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Faktor Penyebabnya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Penyebab partai Gelora dan PKS sulit bersatu di dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Prabowo Gibran Rakabuming Raka akhirnya terungkap.

Salah satu faktor kedua partai itu sulit bersatu dikarenakan latar belakang sejarah.

Seperti diketahui, keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto menggandeng seluruh partai politik untuk mendukung pemerintah ke depan menjadi tantangan tersendiri.

Baca juga: PKS Saja Berpeluang Gabung Prabowo, Mengapa PDIP Sulit? Ini Daftar Dosa PDIP, Masih Terluka Jokowi

Hal ini lantaran tidak semua partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) bisa diterima oleh anggota KIM.

Semisal PKS yang mulai menyiapkan diri untuk bergabung ke KIM.

Analis Komunikasi Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menjelaskan, resistensi partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sangat wajar mengingat partai di luar KIM sebelumnya rival politik dari Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Sebagai contoh Partai Gelora akan mengambil sikap jika PKS ingin bergabung ke KIM.

Resistensi Partai Gelora terhadap PKS tidak terlepas dari latar belakang sejarah kedua partai tersebut.

Baca juga: Sinyal Kuat Anies Jadi Menteri di Pemerintahan Baru, Pernah Dialami Prabowo saat Kalah dari Jokowi

Diketahui pendiri dan pengurus Partai Gelora merupakan mantan kader PKS yang memisahkan diri.

Di sisi lain dalam kalkulasi politik, Partai Gelora akan terkena imbas jika PKS masuk.

Sebab PKS punya daya tawar kekuatan di parlemen, sedangkan Partai Gelora tidak.

"Ketika PKS masuk ke koalisi pendukung Prabowo-Gibran yang terancam adalah Partai Gelora, karena PKS punya kekuatan di parlemen sedangkan Partai Gelora kan tidak lolos parlemen," ujar Ujang di program Rumah Pemilu KOMPAS TV, Senin (29/4/2024).

Ujang menambahkan, resistensi Partai Gelora terhadap PKS tidak terjadi saat PKB dan Partai NasDem ingin bergabung dengan KIM.

Menurutnya, semua partai di KIM bisa menerima PKB dan NasDem untuk ikut mendukung Prabowo-Gibran dalam memimpin pemerintahan selanjutnya.

"Ini artinya partai-partai di KIM punya independensinya sendiri, punya keyakinan, penerimaan ataupun daya tolak sendiri kepada partai yang baru datang dan ingin berkoalisi dengan Prabowo-Gibran," ujar Ujang.