Sosok Ini Pesaing Kuat Amran Mahmud di Pilkada Wajo Sulsel, Didukung Banyak Partai, Bakal Menang?

Pasalnya kini, nama Andi Rosman begitu tenar di Masyarakat Wajo.

Bukan tidak mungkin Andi Rosman merupakan calon paling serius menatap Pilkada Wajo 2024.

Meski saat ini statusnya masih Aparatur Sipil Negara (ASN), akan tetapi hal itu tak menyurutkan niat dan tekadnya menjadi orang nomor satu di Kota Sutra.

Jebolan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor angkatan ke 3 itu mengaku akan melayangkan surat pengajuan pensiun dini itu pada bulan Mei 2024 mendatang.

“Surat permohonan pengajuan pensiun dini akan saya ajukan pada bulan Mei sebagai bakti untuk Wajo," ujarnya beberapa waktu lalu kepada Tribun-Timur.com.

"Intinya siap Wajo 2024," sambungnya.

Keempat nama di atas paling sering dibicarakan masyarakat Kabupaten Wajo.

Seperti di warkop-warkop, cafe bahkan di tongkrongan anak muda

"Kalau head to head Duo Amran pasti kalah, DBR-ATL tidak mungkin berpasangan. Tapi kalau Andi Rosman saya liat dia paling siap," ujar salah satu pengunjung warkop, Agustus 2023 lalu.

Anggaran Pilkada Wajo sebesar Rp45 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu, telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp45 M

Penandatanganan NPHD diadakan di kantor Bupati Wajo, Jumat, (13/10/23).

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wajo, Sony Paisal menjelaskan dana hibah yang diberikan untuk KPU dan Bawaslu Wajo bersumber dari APBD Tahun 2023 dan 2024.

Dana hibah ini untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

“Sebagai pendanaan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Wajo nantinya. Dari tahap persiapan, penyelenggaraan sampai berakhirnya Pemilihan,” ucap Sony.

Adapun, jumlah anggaran yang diberikan kepada KPU sebesar Rp 45.077.277.000 dan untuk Bawaslu sebesar Rp 9.390.000.000.

Sony merinci, proses pencairan akan dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama masing-masing mendapatkan 40 persen dan tahap kedua 60 persen.

"Nanti pencairannya dua tahap. Tahap pertama KPU menerima Rp18.030.920.000 kemudian Rp27.046.357.000. Lalu Bawaslu tahap pertama menerima Rp3.756.000 dan tahap kedua sebesar Rp5.634.000.000," tandasnya.(

(TribunNewsmaker.com/Tribun-Timur.com)