Menkeu Purbaya Minta Maaf Soal Dana Daerah, Nasihati Menteri & Pemda: Kayaknya pada Sebel, Biar Aja!
Menkeu Purbaya minta maaf soal polemik dana daerah, nasihati menteri dan pemda, diminta kerja yang benar: 'Kayaknya pada sebel, biar aja!'
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
Ringkasan Berita:
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemangkasan anggaran kementerian dan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat menjadi sorotan besar hingga membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyampaikan permintaan maaf.
Dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/11/2025), Purbaya mengaku memahami keresahan para kepala daerah yang merasa dirugikan akibat pemangkasan tersebut, namun ia tetap menekankan pentingnya efisiensi dan tanggung jawab dalam penggunaan dana publik.
"Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi ya kerja yang benar lah. Habisin itu duit. Kita manfaatkan maksimalkan uang yang ada," ujar Purbaya dengan nada tegas namun berusaha menenangkan suasana.
Ia menilai, dana yang telah dialokasikan pusat seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, bukan malah mengendap tanpa digunakan.
Purbaya menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir ia aktif melakukan kunjungan atau safari ke berbagai kementerian, namun tindakannya itu sempat disalahartikan sebagai bentuk intervensi terhadap kebijakan lembaga lain.
Ia pun membantah tudingan tersebut dengan tegas dan menegaskan bahwa dirinya hanya ingin memastikan anggaran benar-benar terserap secara maksimal.
"Saya enggak intervensi kebijakan, saya hanya datang ke mereka, 'program Anda apa? Habisin uangnya. Apa yang bisa saya bantu?'. Kenapa? Kalau uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang enggak dipakai. Kedua, ekonomi lagi susah enggak kedorong," jelasnya panjang lebar.
Purbaya bahkan menambahkan dengan nada bercanda, bahwa sebagian pejabat kini mungkin sudah mulai jengah dengan pendekatan langsung yang ia lakukan.
"Habis itu sudah mulai di kementerian, kayaknya sudah pada sebel sama saya tuh, biar saja, hahaha, terus, tugas saya kan cuma itu," sambungnya.
Selain kementerian, Purbaya juga menyoroti bahwa dana yang mengendap tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga banyak ditemukan di pemerintah daerah.
"Habis saya lihat, daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah, saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat," imbuhnya.
Ia menilai bahwa percepatan belanja daerah menjadi kunci penting dalam menjaga daya dorong ekonomi nasional, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Adapun kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 memang cukup signifikan, di mana totalnya kini hanya Rp692,6 triliun, turun tajam dari Rp919,87 triliun pada tahun sebelumnya.
Baca juga: Gebrakan Mencengangkan Menkeu Purbaya: Pelaku Digital yang Tak Patuh Pajak Bisa Diblokir Aksesnya
Pemangkasan tersebut bervariasi antar provinsi, dengan rata-rata pengurangan mencapai 20–30 persen, bergantung pada tingkat serapan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah masing-masing.
Kebijakan itu memicu protes dari 18 gubernur, termasuk Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, hingga Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, yang menilai pemangkasan itu akan menghambat pembangunan daerah.
