Keren! Pemkab Klaten Dapat Predikat WTP 6 Kali Beruntun dari BPK, Bupati Sri Mulyani: Alhamdulillah

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat jadi harapan Bupati Klaten Sri Mulyani usai mampu pertahankan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bertempat di Kantor BPK Jawa Tengah (Jateng), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Klaten tahun anggaran 2023 itu diterima langsung Bupati Klaten Sri Mulyani, pada Rabu (21/5/2024).

Dari laporan keuangan tersebut, BPK Perwakilan Jawa Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau unqualified opinion.

"Semoga predikat WTP dapat terus kita pertahankan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Klaten," jelas Bupati Klaten Sri Mulyani melalui akun whatsapp-nya, Kamis (23/5/2024).

Menerima hasil tersebut, Bupati Klaten Sri Mulyani mengucapkan syukur atas capaian yang diraih Pemkab Klaten.

Baca juga: Mantap! Klaten Jadi Percontohan Nasional Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

"Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Makasih seluruh jajaran OPD Klaten keren, kebanggan atas LHP dengan Opini WTP," ucap Bupati Sri Mulyani.

Tak lupa ia juga memberikan apresiasi atas kerja keras Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten atas capaian positif dengan mempertahankan opini WTP enam kali berturut-turut sejak 2018.

“Pencapaian Opini WTP ini dicapai berkat semangat seluruh ASN baik itu di jajaran Eksekutif maupun di jajaran Legislatif di Kabupaten Klaten," tegasnya.

Ia berharap capaian tersebut menjadi pemacu semangat mewujudkan Kota Bersinar menjadi lebih baik lagi.

Baca juga: KBMKB Desa Pasung Sukses Besar, Bupati Klaten Sri Mulyani Apresiasi Semua Pihak Terima Kasih

"Saya berharap capaian WTP ini dapat semakin memotivasi untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Klaten serta mempertahankan kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten yang akuntabel dan transparan,” tutupnya.

Perolehan opini WTP semakin menegaskan bahwa LKPD Klaten tahun 2023 yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Dengan capaian tersebut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho berharap, penghargaan itu dapat memotivasi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan berprestasi di berbagai bidang.

Hari menjelaskan bahwa penyerahan LHP keuangan pemerintah daerah untuk 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah bagian dari mandat undang-undang.

Berdasarkan pemeriksaan BPK pada 16 kabupaten/kota, ditemukan beberapa isu penting yang memerlukan perhatian, termasuk pengelolaan pendapatan pajak daerah yang belum optimal, kekurangan volume pekerjaan atau ketidaksesuaian dalam aspek pekerjaan, pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan, serta pembayaran jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan kondisi eksternal.

Baca juga: Kabar Bahagia 22 Juta KPM Akan Dapat Bansos Beras 2024, Warga Klaten Sudah Bisa Ambil Jatah 10 Kg

Hari juga menyoroti pentingnya implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang belum dilaksanakan secara optimal.