Batal Lawan Ridwan Kamil, Elektabilitas Anies Masih Muncul di Survei Terbaru Pilkada DKI, Cek Hasil

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Batal lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024, elektabilitas Anies Baswedan masih muncul di hasil survei terbaru.

Seperti diketahui, Anies Baswedan batal maju Pilkada Jakarta setelah beberapa partai yang mengusungnya berbalik arah.

Sebagai informasi, Pilkada Jakarta 2024 akan diikuti sebanyak tiga paslon. Mereka adalah Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Baca juga: Menakar Kekuatan Ahmad Luthfi-Taj Yasin vs Andika Perkasa-Hendi di Pilkada Jateng, Siapa Unggul?

Hingga kini elektabilitas Anies Baswedan masih muncul di hasil survei terbaru Pilkada Jakarta.

Padahal Anies Baswedan tidak mendaftar dalam kontestasi Pilkada Jakarta, karena sejumlah partai yang mengusungnya berbalik arah.

Terkait hal ini, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai bahwa gerakan anak abah bisa merepotkan.

Sebab Anak Abah yang kecewa Anies gagal berlaga di Pilkada Jakarta itu membuat gerakan coblos 3 paslon alias golput.

Adi pun menilai bahwa gerakan coblos 3 paslon sangat berpengaruh kepada legitimasi dari paslon terpilih.

"Itu menyangkut legitimasi politik ke pemenang. Dikhawatirkan kalau gerakan golput besar, secara legitimasi politik bagi gubernur terpilih sangat lemah," kata Adi.

Padahal, dalam demokrasi, legitimasi seperti nyawa bagi para pemimpin daerah yang dipilih melalui Pilkada.

"Kalau yang mendukung sedikit, legitimasinya juga lemah meski dia menang," kata Adi.

Adi pun mengkalkulasi, suara sah bagi ketiga paslon berpotensi hanya mencapai 40 persen.

Dilansir dari Tribunnews.com, nama Anies muncul dalam survei Proximity Indonesia yang dilakukan seusai pendaftaran Pilkada berakhir, yakni pada periode 30 Agustus-6 September 2024.

Pada pertanyaan terbuka tentang siapa saja sosok yang menjadi Cagub Jakarta, hasil survei menunjukkan 6 persen responden warga Jakarta masih menyebut nama Anies.

Dalam survei tersebut, elektabilitas Ridwan Kamil tertinggi dengan 43,60 persen, Pramono Anung 19,40 persen dan Dharma Pongrekun 3,10 persen.

Sedangkan elektabilitas Anies masih mencapai 6.70 persen.

Reaksi Tak Terduga Anies soal Isu Penjegalan Dirinya di Pilkada 2024, Suami Fery Farhati: Pada Takut

Berikut reaksi tak terduga Anies Baswedan soal Isu penjegalan dirinya di Pilkada 2024.

Seperti diketahui, Anies Baswedan menjawab santai terkait penjegalan dirinya karena dinilai dirinya 'berbahaya' bagi lawan politiknya. 

Saat menjawab hal itu Anies Baswedan juga sempat tertawa kecil menanggapi pihak-pihak yang takut. 

Baca juga: Janji Pramono-Rano Jika Terpilih Pilgub DKI, Lanjutkan Program Era Anies atau Ahok? Ini Jawabannya

"Gitu ya? Pada takut ya," katanya seraya tertawa seperti dikutip dari acara Q&A di Metro TV yang tayang pada Minggu (8/9/2024). 

Anies menjelaskan meski dirinya dijegal, bukan berarti publik tidak mengetahui apa yang dia kerjakan selama ini. 

Ada rekam jejak Anies yang publik bisa lihat. 

Penjegalan terhadap dirinya justru membuat dukungan publik terhadap dirinya menguat. 

"Kalau boleh Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di Kementerian, Kampus itu semuanya bisa dilihat," jelasnya. 

Justru sebaliknya, kata Anies, sebaiknya pertanyaan itu ditujukan kepada pihak yang meras takut jika dirinya maju Pilkada. 

"Saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik, sebaiknya tanyakan kepada yang takut, karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut, karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti," pungkasnya. 

Jokowi di balik penjegalan Anies?

Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada 2024. 

Sebelumnya, Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Ono Surono, menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya.

Ternyata, setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo.

Ono secara blak-blakan kemudian menyebut Anies dihambat oleh sejumlah pihak agar tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024.

“Ya, ada penjegalan. Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI dan ini juga terjadi di Jawa Barat teman-teman bisa menafsirkan sendiri dan bentuknya seperti apa,” kata dia. 

Ono menyebut, upaya penjegalan tersebut dilakukan oleh sekelompok yang menjegal PDIP dalam mencalonkan Anies.

"Mulyono dan Geng," katanya.

“Tapi fakta itu (dijegal) yang kita alami bersama,” ujarnya. 

Ono secara tegas meminta Mulyono jangan cawe-cawe di Pilkada. 

“Mulyono jangan cawe-cawe lagi di Pilkada, biarkan rakyat mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya,” kata Ono.

Selain di Jawa Barat, Anies awalnya juga menjajaki peluang pada Pilkada Jakarta 2024.

Ia sudah sempat didukung oleh PKS, Partai Nasdem, dan PKB.

Namun, ketiga partai politik itu beralih ke gerbong Koalisi Indonesia Maju yang jadi penyokong Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Dibantah Jokowi

Presiden Joko Widodo buka suara soal tudingan menjegal mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta ataupun Jawa Barat.

Ia menuturkan, pencalonan seseorang pada Pilkada merupakan urusan partai, sedangkan dirinya bukan salah satu ketua umum partai.

"Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?" kata Jokowi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024) seperti dikutip Kompas.com. 

Kepala Negara menuturkan, ia memang kerap dituding bermacam-macam hal.

Selain menjegal, Jokowi mengaku juga dituding menghambat seseorang. Namun kata dia, masalah pencalonan merupakan urusan partai politik. 

Akan ada proses berdasarkan hitung-hitungan koalisi dan partai politik.

"Saya kan ditudang-tuding, kan banyak banget, tidak hanya itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, dituding..." tuturnya.

"Tapi kan itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ," jelas dia.

(TribunNewsmaker.com/TribunVideo)