Daftar 10 Nama Gubernur, Wali Kota hingga Bupati Terpilih se-Bali Siap Dilantik 20 Februari 2025

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah nama-nama kepala daerah terpilih se-Provinsi Bali yang bakal dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 mendatang.

Ada 8 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Bali termasuk ibu kota provinsinya, Denpasar.

Semua kepala daerah di 9 kabupaten tersebut bakal ikut dilantik.

Nama gubernur dan wakil gubernur terpilih Wayan Koster dan Giri Prasta juga turut dalam daftar kepala daerah asal Bali tersebut.

Jadi total, kepala daerah terpilih yang bakal dilantik pada 20 Februari se-Bali ada 10 pasang.

Daftar 10 kepala daerah terpilih di Bali yang dilantik Prabowo pada 20 Februari 2025:

1. Provinsi Bali: Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta 

2. Kota Denpasar: I Gusti Ngurah Jaya Negara dan I Kadek Agus Arya Wibawa

3. Kabupaten Badung: I Wayan Adi Arnawa dan I Bagus Alit Sucipta

4. Kabupaten Tabanan: I Komang Gede Sanjaya dan I Made Dirga

5. Kabupaten Jembrana: I Made Kembang Hartawan dan I Ngurah Patriana Krisna

6. Kabupaten Buleleng: Nyoman Sutjindra dan Gede Supriatna

7. Kabupaten Bangli: Sedana Arta dan Wayan Diar

8. Kabupaten Karangasem: I Gusti Putu Parwata dan Pandu Prapanca Lagosa

9. Kabupaten Klungkung: I Made Satria dan Tjokorda Gde Surya Putra

10. Kabupaten Gianyar: I Made Mahayastra dan Anak Agung Gde Mayun

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Mendagri Tito Karnavian sudah menyampaikan informasi resmi seputar jadwal pelantikan kepala daerah 2025, atau kapan Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih dilantik.

Mendagri menyebut, Presiden RI Prabowo Subianto sudah memilih tanggal pelantikan kepala daerah terpilih (gubernur, bupati, dan wali kota) dilangsungkan pada Kamis 20 Februari 2025.

Namun, pemerintah belum dapat memastikan lokasi pelantikan serempak kepala daerah hasil Pilkada 2024.

"Namun masalah tempatnya karena jumlahnya banyak, ditambah lagi undangan, pendamping, dan juga ada undangan-undangan lain dan jumlahnya cukup besar sehingga sedang diperhitungkan tempatnya," kata Tito saat rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Terpenting, kata Tito, pelantikan terhadap seluruh kepala daerah itu akan dilangsungkan di Jakarta yang saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara selagi Keppres Perpindahan Ibu Kota ke IKN belum diteken.

"Yang jelas (pelantikan) harus dalam ibu kota negara DKI Jakarta," sambung dia. 

Lebih lanjut, Tito juga menjelaskan soal dasar pelantikan kepala daerah yang akan digelar serentak tersebut.

Pasalnya pada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Januari lalu, pemerintah dengan Komisi II DPR RI sudah menyampaikan keputusan kalau pelantikan kepala daerah dilakukan bergilir mulai 6 Februari 2025 mendatang. 

"Karena itu mohon segala hormat menyampaikan perubahan ini dan pertimbangan ini, mungkin berbeda dengan pada saat kita RDP 22 Januari, karena adanya dinamika ini, bukan karena tiba-tiba pemerintah tidak, tapi karena ada dinamika percepatan dari MK," beber dia. 

Kata dia, salah satu dasar pelantikan digelar serentak antara kepala daerah yang tidak bersengketa di MK dengan yang bersengketa di MK yakni karena keinginan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut dia, Presiden Prabowo menginginkan agar pelantikan segera dilakukan agar kerja pemerintah sampai ke daerah bisa berjalan.

"Kami melihat bahwa yang non sengketa MK memang jadi agak lambat dikit dua Minggu dari tanggal 6 ke 20, tapi yang dismissal mereka dipercepat. Presiden inginnya sebetulnya ingin cepat, agar semuanya cepat bekerja untuk rakyatnya masing-masing dan ada kepastian," tukas dia, seperti dilansir TribunAmbon.com di artikel berjudul Jadwal Sudah Fix, Mendagri Sebut Lokasi Pelantikan Kepala Daerah Belum Pasti di Istana.
https://ambon.tribunnews.com/2025/02/04/jadwal-sudah-fix-mendagri-sebut-lokasi-pelantikan-kepala-daerah-belum-pasti-di-istana. (TribunNewsmaker/TribunBatam/TribunKaltim)