Program 100 Hari Kerja Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Bantuk Timsus untuk Perizinan Tambang di Sulbar

Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat pendapatan daerah terendah secara nasional.

Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi agar segera mengambil langkah perbaikan.

SDK juga mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya komitmen untuk segera merealisasikan program-program tersebut, terutama menjelang akhir Mei dan awal Juni 2025.

"Kemudian, kita ingin mempercepat kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Tadi kita sudah lakukan percepatan terhadap komitmen bahwa ada beberapa akhir Mei ini yang sudah bisa kita jalankan. Di awal Juni Insya Allah program-program bisa kita jalankan," pungkasnya.

Izin Bermasalah Bakal Dicabut

Sebelumnya, Unjuk rasa masyarakat menolak pertambangan pasir di wilayah Kecamatan Karossa, Budong-bodong, dan Kalukku, ditemui langsung oleh Gubernur Suhardi Duka di depan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (9/5/2025).

SDK datang langsung menemui massa aksi setelah massa menolak tawaran dialog terbatas melalui perwakilan.

“Saya ajak dialog sepuluh orang, tapi tidak ada yang mau. Karena itu saya sendiri yang datang. Saya ingin sampaikan bahwa semua tambang di Sulbar akan kami evaluasi,” pungkasnya.

Dalam pernyataannya, Gubernur Suhardi Duka (SDK), menyampaikan sepekan ke depan akan melakukan evaluasi terhadap semua izin tambang di Sulawesi Barat.

"Pekan depan saya akan mengundang semua stakeholder terkait, dan pengusaha tambang, baik berizin ataupun tidak berizin. Saya tegaskan akan mencabut semua izin melanggar," tegas Suhardi Duka.

Namun SDK juga meminta agar masyarakat juga melindungi dirinya.

"Tolong saya juga dilindungi, jangan sampai melanggar hukum," kata SDK.

"Saya jaminkan insyaallah dalam kepemimpinan saya, saya tidak akan mengorbankan rakyat saya," tegasnya.

Dia menegaskan, pengusaha manapun yang melanggar hukum di Sulawesi Barat, akan ditindak.

"Saya akan cabut izinnya. Hanya saja tolong saya juga dilindungi, supaya SDK tidak melanggar hukum. Itu harapan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian," ujar SDK. (TribunNewsmaker/TribunSulbar)