Tingkatkan Pelayanan Publik, Dinas Sosial Sukoharjo Gelar Forum Konsultasi Publik

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNNEWSMAKER.COM, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo melalui Dinas Sosial menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas layanan sosial bagi masyarakat. 

Kegiatan ini digelar sebagai agenda tahunan yang menjadi wadah komunikasi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat.

Sekretaris Dinas Sosial Sukoharjo, Bambang Sudiyono mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi sarana strategis untuk menjaring masukan, saran, serta kritik dari berbagai pihak guna perbaikan layanan di bidang sosial.

“Forum konsultasi publik ini kami selenggarakan setiap tahun. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang menjadi kewenangan Dinas Sosial. Dalam forum ini kami menyampaikan berbagai layanan yang sudah berjalan, termasuk capaian dan kendala yang dihadapi,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial mengundang sejumlah stakeholder dan tokoh masyarakat, serta organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) seperti Sehati, dan pilar-pilar sosial di Kabupaten Sukoharjo. 

Peserta forum antara lain pendamping Program Harapan Keluarga (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, dan Sanggar Inklusi.

“Kami berharap dari forum ini muncul berbagai masukan yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami ke depan, agar pelayanan Dinas Sosial semakin baik dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Baca juga: Mantap! Pemkab Sukoharjo Raih Anugerah Karta Pembangunan Manusia di Cita Loka Fest 2025

Selain membahas peningkatan layanan, forum juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang masih memerlukan penanganan terpadu lintas sektor.

“Dalam penanganan masalah sosial, kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga dukungan masyarakat,” jelasnya.

Beberapa isu sosial yang dibahas dalam diskusi antara lain penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak terlantar, dan anak punk. 

Para peserta menilai pentingnya sinergi yang lebih kuat antara Dinas Sosial, rumah sakit, dan lembaga terkait agar proses rujukan dan penanganan dapat berjalan lebih efektif.

“Tadi kami sepakat untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi rutin dengan para stakeholder agar seluruh layanan bisa berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial Sukoharjo berharap pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tidak hanya menjadi ajang formalitas, tetapi juga menjadi ruang kolaboratif dalam membangun sistem layanan sosial yang responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sukoharjo. (*)