Sebulan Jadi Menteri Keuangan, Ada 7 Gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa Termasuk Pajak hingga Dana MBG

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kini tepat satu bulan masa kerja Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pada 8 September 2025 lalu, Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani untuk posisi Menteri Keuangan.

Nama Purbaya Yudhi Sadewa langsung menjadi sorotan lewat perkataannya yang kerap ceplas-ceplos.

Selain itu, baru sebulan menjabat, Menkeu Purbaya telah membuat sejumlah kebijakan yang menjadi perbincangan publik.

Di media sosial, Purbaya Yudhi Sadewa bak primadona dan banyak netizen yang mendukung kerjanya menjadi menteri.

Lantaran perilakunya yang santai dan tidak terlalu formal selayaknya pejabat lainnya.

Lantas apa saja gebrakan yang diciptakan oleh Purbaya Yudhi Sadewa?

1. Tunda Pajak belanja Online

Purbaya memilih menunda kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari pedagang, khususnya dari pedagang online.

Kebijakan itu sebelumnya dirancang Sri Mulyani sebagai Menkeu, untuk memperbaiki kondisi perekonomian di dalam negeri.

Adapun kebijakan tersebut diteken oleh Sri Mulyani melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025 untuk menunjuk lokapasar sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak dari pedagang daring.

Namun, Purbaya memilih menunda kebijakan itu lantaran masih menunggu efek dari penempatan dana sebesar Rp 200 triliun ke perbankan. 

Dana ini berasal dari uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia, dan akan dikucurkan ke himpunan bank milik negara. 

“Kami tunggu dulu, paling tidak sampai kebijakan uang Rp200 triliun, kebijakan untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

Baca juga: 18 Gubernur Geruduk Menkeu Purbaya Gegara DBH Dipangkas, Pramono Ogah Ikut, Pilih Cari Solusi: Berat

2. Kucurkan Rp 200 T ke Bank Himbara

Pemerintah melalui Purbaya telah mengucurkan dana kas negara senilai Rp 200 triliun untuk lima bank himpunan bank milik negara (himbara) pada Jumat (12/9/2025) lalu.

Tujuannya, untuk aktif menyalurkan kredit kepada rakyat agar tidak hanya mengendap tanpa memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Sehingga perbankan lebih giat mencari proyek dan sektor potensial untuk menyalurkan pembiayaan.

"Ketika bank-bank itu punya uang lebih, ada cost of capitalnya kan? kalau ditaruh di brangkas rugi dia. Misalnya enggak bisa dibeli lagi ya rugi dia (perbankan)."

"Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mechanism berjalan, sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa. Yang biasanya santai-santai terpaksa berpikir lebih keras," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (11/9/2025).

Menkeu Purbaya optimis dengan langkah tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

"Jadi dengan cara itu hampir pasti uang akan nyebar di sistem perekonomian, ekonomi akan tumbuh lebih cepat, kredit pasti akan tumbuh lebih cepat dari yang sekarang," tegas Purbaya.

3. Pertumbuhan Properti Naik

Selanjutnya, kata Purbaya, daya beli masyarakat akan meningkat dan berdampak pada berbagai sektor, terutama properti dan semen.

Menurutnya, perbankan juga akan mulai mengarahkan pembiayaan ke sektor properti seiring kebutuhan kredit yang terus tumbuh.

Baca juga: Kelakar Purbaya Ditanya Kesan Sebulan jadi Menkeu, Seperti Udah Setahun: Tiap Hari Ketemu Anda Terus

“Kalau saya pikir sih hampir across the board. Yang jelas belanja masyarakat akan naik kencang. Dan nanti properti akan tumbuh bagus. Artinya semen akan naik kencang."

“Saya pikir nanti pelan-pelan akan masuk ke sektor properti, di mana ketika orang pinjam kan jaminannya clear. Ini belum ke sana, saya pikir nggak lama lagi akan ke sana,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Sehingga dirinya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 bisa mencapai 5,5 persen.

4. Wanti-wanti Pemerasan ke Wajib Pajak

Purbaya juga meminta seluruh petugas pajak untuk tidak melakukan pemerasan, utamanya terhadap wajib pajak yang sudah patuh.

Pihaknya juga bakal membuka pengaduan khusus, jika ditemukan adanya keluhan pemerasan pajak terhadap wajib pajak.

"Kita melakukan fair treatment, kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali. Dan enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras itu." 
 
"Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (23/9/2025).

5. Tak Naikkan Cukai Rokok

Purbaya juga resmi menyatakan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026.

Kebijakan ini disambut positif oleh pelaku industri tembakau.

Langkah ini dinilai memberi angin segar bagi sektor yang tengah menghadapi tekanan berat.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan, Direktorat Jenderal Bea Cukai akan terus memberantas rokok ilegal, baik dari dalam maupun luar negeri.

6. Bakal Tarik Dana MBG yang Tak Terserap

Purbaya juga bersikukuh akan menarik dana MBG yang tidak terserap, meskipun dirinya telah diingatkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak melakukannya.

Ia memilih tetep tegas soal kebijakan anggaran, termasuk soal penarikan kembali anggaran. 

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.

“Tapi, ini kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia enggak nyerap (anggaran), kami potong juga,” kata Purbaya usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Baca juga: Menkeu Purbaya Lawan Luhut, Tegas Potong Anggaran MBG Jika Tak Terserap, Didukung Mahfud: Rasional

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa penyerapan anggaran MBG sudah menunjukkan perbaikan signifikan.

Untuk itu, ia meminta agar Purbaya tidak terburu-buru menarik dana yang belum terserap.

“Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan nggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

7. Desak Pembangunan Kilang Minyak

Dalam sektor pertambangan minyak, Purbaya mendesak PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pembangunan kilang minyak yang telah lama direncanakan. 

Sebab, langkah ini dinilai penting untuk menekan subsidi BBM yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu memang kewajiban mereka. Dulu Pertamina punya rencana bangun kilang, ya jalani saja. Jadi enggak perlu silang pendapat," ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (1/10/2025).

Pihaknya pun meminta Komisi XI ikut mengawasi kinerja Pertamina yang kini berada di bawah naungan Danantara, terutama dalam menjalankan fungsi Public Service Obligation (PSO) yang belum mendapat kompensasi subsidi tahun 2024.

Menurut Purbaya, pembangunan kilang bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga soal menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. 

Jika kilang dibangun dan produksi dalam negeri diperkuat, lanjut Purbaya, maka beban subsidi bisa ditekan dan ketergantungan impor bisa dikurangi secara signifikan. (TribunNewsmaker/TribunJatim/Tribunnews)