Menkeu Purbaya vs Dedi Mulyadi Ribut Dana Pemda Mengendap di Bank, BI Jelaskan Soal Perbedaan Data
Menkeu Purbaya vs Dedi Mulyadi ribut dana pemda mengendap di Bank, BI jelaskan soal perbedaan data simpanan APBD.
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
Ringkasan Berita:
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan pernyataan berani dengan menantang Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, agar membuka secara transparan data terkait dana milik pemerintah daerah (pemda) yang disimpan di berbagai bank.
Tantangan terbuka itu muncul setelah Dedi melakukan penelusuran internal mengenai dugaan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito di Bank Jabar Banten (BJB).
Usai pengecekan tersebut, Dedi dengan tegas menyatakan bahwa Pemprov Jabar tidak menyimpan dana dalam bentuk deposito seperti yang dituduhkan sejumlah pihak.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam (bentuk) deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito?” kata Dedi dalam keterangannya, Senin (20/10/2025), dilansir TribunJabar.id.
Pernyataan Dedi itu langsung menjadi sorotan publik dan menuai tanggapan dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai bahwa Dedi sebaiknya mengecek langsung data tersebut ke Bank Indonesia (BI).
Menurut Purbaya, seluruh data mengenai dana pemda yang tersimpan di bank berasal dari sistem informasi yang dikelola oleh Bank Sentral.
Ia bahkan menduga bahwa informasi yang diterima Dedi dari bawahannya terkait simpanan APBD di bank tidak sepenuhnya benar.
“Tanya aja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh,” kata Purbaya ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
Dalam penjelasan lanjutannya, Purbaya mempertanyakan sejauh mana pemahaman Dedi terhadap data perbankan secara nasional.
Baca juga: Setelah Dedi Mulyadi, Bobby Nasution Bantah Menkeu Purbaya Soal Dana Mengendap di Bank: Salah Input?
“Pak Dedi tahu semua bank? Dia hanya tahu Jabar saja kan. Saya enggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya enggak tahu dari mana datanya,” ujarnya menambahkan.
Purbaya juga menjelaskan bahwa data mengenai dana pemerintah daerah sebenarnya tercatat secara otomatis di sistem keuangan milik Bank Indonesia.
“Data itu dari sistem keuangan bank sentral. Saya lupa namanya. Di situ ada tuh ada flag-nya. Ada contreng ini data punya siapa, punya pemda, jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain,” sambungnya menjelaskan.
Ia pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berkewajiban membuka data tersebut karena bukan bagian dari pemerintah daerah.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa, periksa saja sendiri,” ujarnya dengan nada tegas.
Purbaya menambahkan bahwa sistem monitoring di BI secara rutin menerima laporan dari pihak perbankan, baik setiap hari maupun dalam jangka waktu tertentu, sehingga data tersebut selalu diperbarui.
“Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap setiap hari kali ya, setiap beberapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” urai dia menutup pernyataannya.
Dedi Mulyadi Cek ke BI
Pada Rabu (22/10/2025), Dedi Mulyadi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Herman Suryatman, mendatangi BI untuk mengecek kebenaran simpanan APBD Pemprov Jabar di bank.
Di hari yang sama, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak ada rencana bertemu dengan Dedi.
Ia mempersilakan Dedi untuk mengecek langsung APBD Pemprov Jabar yang tersimpan di bank, kepada BI.
Baca juga: Menkeu Purbaya Sebut Kemungkinan Anak Buah Gubernur Jabar Ngibul, Dedi Mulyadi: Saya Berhentikan!
"Enggak (ada rencana ketemu Dedi). Biar saja mereka ketemu," kata Purbaya ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu.
Sementara itu, Dedi mengatakan, berdasarkan hasil penjelasan BI, APBD Pemprov Jabar di bank bukan sebanyak Rp4,1 triliun, melainkan Rp2,4 triliun.
APBD itu juga disebutkan tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito.
"Tidak ada, apalagi angkanya Rp4,1 triliun, yang ada hari ini hanya Rp2,4 triliun," ungkap Dedi setelah bertemu pihak BI, Rabu.
"Tidak ada lagi kecurigaan, khususnya Provinsi Jawa Barat menyimpan uang dalam bentuk deposito untuk mendapatkan keuntungannya sehingga program pembangunannya terhambat, itu tidak ada," imbuhnya.
Lebih lanjut, Dedi menuturkan, berdasarkan laporan per 30 September 2025, kas daerah Jawa Barat mencapai Rp3,8 triliun.
Tetapi, angka itu turun menjadi Rp2,4 triliun per 22 Oktober 2025, sebab telah digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan, termasuk gaji pegawai hingga biaya operasional.
"Uang Rp3,8 triliun ini hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing," jelas Dedi, masih dari TribunJabar.id.
BI Jelaskan soal Perbedaan Data
BI menjelaskan soal perbedaan data mengenai simpanan APBD di perbankan yang sempat dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat total dana Pemda di perbankan mencapai Rp215 triliun per 17 Oktober 2025, sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan angka Rp233,97 triliun per 15 Oktober 2025.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp18 triliun antara kedua data tersebut.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menuturkan data simpanan Pemda diperoleh dari laporan wajib setiap bulannya, dari seluruh kantor bank kepada BI.
Isi laporan tersebut adalah posisi akhir bulan dari masing-masing pelapor.
Ramdan menegaskan, data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website BI.
"Bank Indonesia melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan data yang disampaikan. Data posisi simpanan perbankan itu kemudian dipublikasikan secara agregat dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website resmi Bank Indonesia," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
Purbaya sempat menyoroti kebiasaan pemda menempatkan dana pada pusat di provinsi, alih-alih daerah.
Purbaya menilai kebiasaan itu justru membuat APBD tidak bisa berputar, terlebih dipinjamkan kepada pengusaha lokal.
Total, ada dana milik pemda sebesar Rp234 triliun yang menganggur di bank.
Purbaya mengatakan endapan dana itu menjadi pertanda pemda kurang bergerak cepat dalam mengeksekusi program mereka.
"Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi," tuturnya.
Atas hal itu, Purbaya mendesak pemda agar "membelanjakan" APBD tersebut secara maksimal hingga akhir 2025.
Ia tidak ingin ada APBD yang menganggur di bank.
"Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," jelasnya.
"Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya memaparkan daftar pemda yang masih menyimpan dana APBD-nya di bank daerah.
- Pemprov DKI Jakarta: Rp14,6 triliun
- Pemprov Jawa Timur: Rp6,8 triliun
- Pemkot Banjarbaru: Rp5,1 triliun
- Pemprov Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun
- Pemprov Jawa Barat: Rp4,1 triliun
- Pemkab Bojonegoro: Rp3,6 triliun
- Pemkab Kutai Barat: Rp3,2 triliun
- Pemprov Sumatera Utara: Rp3,1 triliun
- Pemkab Kepulauan Talaud: Rp2,6 triliun
- Pemkab Mimika: Rp2,4 triliun
- Pemkab Badung: Rp2,2 triliun
- Pemkab Tanah Bumbu: Rp2,1 triliun
- Pemprov Bangka Belitung: Rp2,1 triliun
- Pemprov Jawa Tengah: Rp1,9 triliun
- Pemkab Balangan: Rp1,8 triliun
(TribunNewsmaker.com/ Tribunnews)
