TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah akan menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diverifikasi, dalam pelaksanaan program vaksinasi nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Senin (25/1/2021).

Mendagri Tito mengatakan ia mengapresiasi keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menggunakan data penduduk usia 17 tahun keatas dari KPU sebagai basis data program vaksinasi Covid-19.

Video Pilihan

“Awalnya data mentahnya dari Dukcapil Kemendagri dan kemudian diverifikasi oleh KPU door to door, verifikasi faktual coklit, sehingga datanya valid,” kata Mendagri dalam keterangannya, Senin (25/1/2021)

Eks Kapolri itu juga meminta agar pemerintah daerah melakukan pendataan dan inventarisasi data penerima vaksin yang akan mendapatkan skala prioritas, kendati Kemenkes juga telah membuat skala prioritas.

Hal ini sehubungan dengan jumlah dosis vaksin yang masih terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan seluruh populasi di daerah, merujuk pada langkah Menkes Budi.

Baca juga: Soal Reaksi Syok Akibat Vaksinasi Covid-19, Komnas KIPI Belum Temukan Kasusnya, Hanya Efek Ringan

Baca juga: Deretan Fakta Penerima Vaksin Lalu Positif Covid-19, Tak Bisa Langsung Kebal, Dokter Beri Penjelasan

“Menkes sudah membuat skala prioritas, daerah pun tidak ada salah membuat skala prioritas by name by address, dukcapil ada data dan untuk daerah yang diverifikasi pada Pilkada kemarin,” jelasnya.

Adapun bagi daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020, atau di luar 270 daerah pelaksana Pilkada, data dapat diperoleh dari hasil pencocokan data pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Pemda juga diharapkan membuat pengaturan teknis pemberian vaksinasi, sebagaimana yang dilakukan pada saat penyelenggaraan Pilkada Serentak Desember 2020 yang lalu.

Warga diatur hari/tanggal, hingga waktu vaksinasinya.