Breaking News:

Penanganan Covid

PPKM Mikro Diperpanjang Mulai dari 4 Hingga 17 Mei 2021, Mendagri Minta Dibuat Posko Covid-19

Pemerintah memperpanjang PPKM mikro hingga 17 Mei 2021, mendagri menekankan PPKM Mikro sampai ke tingkat desa

halodoc.com
Ilustrasi PPKM 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah resmi memperpanjang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro diperpanjang selama 14 hari mulai dari 4 hingga 17 Mei 2021.

Dengan adanya keputusan itu Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Muhammad Tito Karnavian menekankan PPKM Mikro sampai ke tingkat desa dan RT/RW.

“Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro harus dilakukan bertingkat dengan keberadaan posko dari tingkat provinsi sampai ke desa,” kata Mendagri pada Rakor Penanganan Covid-19 lintas kementerian, lembaga, dan daerah yang dilakukan secara virtual, Senin (3/5/2021) seperti yang Tribunnewsmaker kutip dari Tribunnews dengan judul PPKM Mikro Diperpanjang, Mendagri Minta Posko Covid-19 Dibuat hingga Tingkat Desa.

Ia menyebutkan, beberapa daerah yang telah memiliki posko sampai tingkat desa dengan berbagai jargon program.

Misalnya, Jawa Timur yang memiliki program Kampung Tangguh, Jawa Tengah dengan program Jogo Tonggo, Nusa Tenggara Barat yang memiliki program Kampung Sehat.

Namun, berdasarkan peninjauan Mendagri selama sebulan terakhir, tak semua daerah memiliki program semacam itu.

Padahal, PPKM ini mensyaratkan dilaksanakan sampai ke tingkat Rukun Tetangga.

Baca juga: MUI Sebut Vaksin Sinophram Boleh Digunakan Meski Mengandung Tripsin Babi, Karena Kondisi Darurat

Baca juga: WASPADA MUTASI BARU Covid-19, BPPT Segera Luncurkan Rapid Test Kit Deteksi Antibodi Pasca Vaksinasi

duduk di bangku taman bermain pun harus menjaga jarak saat new normal berlaku demi cegah Covid-19
duduk di bangku taman bermain pun harus menjaga jarak saat new normal berlaku demi cegah Covid-19 (halodoc.com)

“Jadi kampung, RT dan RW lah yang paling paham masyarakatnya, kekuatannya di sana,” katanya.

Mendagri mengatakan, PPKM yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Mendagri merupakan perintah dari Presiden. Dia meminta, instruksi PPKM ini ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan PPKM ini tidak hanya dengan menerbitkan surat edaran, tapi juga ditunjang dengan adanya rapat antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pembagian tugas, dan pengadaan posko di lapangan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Talitha Desena
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved