TOLAK Rohingya, Warga Aceh Khawatir Terjadi Gesekan: Yang Berhasil Mendarat Siap Angkat Kaki Lagi

Di balik penolakan pengungsi Rohingya

Menurut sosiolog dari Universitas Syiah Kuala, Siti Ikramatoun perubahan sikap warga Aceh ini, lantaran akumulasi pengalaman tidak menyenangkan dari hubungan berinteraksi dengan pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun.

“Kasus-kasus yang muncul justru pada akhirnya mengikis kepercayaan itu. Baik kasus pelecehan, ditambah dengan kasus-kasus lain yang melarikan diri, bertengkar dengan warga setempat dan lain-lain,” katanya.

Pengalaman ini telah memberikan penafsiran dan pemahaman baru kepada warga Aceh terkait dengan solidaritas kemanusiaan, kata Siti. Ini benar-benar jauh dari kesan warga Aceh yang semula "peumulia jamee (pemuliaan tamu) dan adat meulaot yang mewajibkan menyelamatkan orang yang terancam nyawanya di laut".

“Apalagi, ketika pengelolaan pengungsi ini memakan waktu yang cukup lama, gesekan-gesekan dalam interaksi antar warga dan pengungsi tidak mungkin dihindari,” katanya.

Lebih jauh, Siti mengatakan penolakan pengungsi ini kemungkinan akan terus berlangsung, sehingga dapat menimbulkan potensi “kaos (kekacauan) dan menguatnya gesekan antara warga dengan pengungsi Rohingya yang masih di daratan.”

Kekhawatiran ini memicu desakan agar pemerintah mengurus pengungsi bukan sekadar "memberikan kebutuhan sandang, papan, pangan".

“Namun interaksi sosial mereka, adaptasi sosial mereka dengan pola kehidupan warga setempat juga perlu diperhatikan dengan serius. Potensi-potensi konflik perlu dipetakan,” kata Siti.

Gelombang yang lebih besar

Chris Lewa, direktur Arakan Project, lembaga advokasi HAM untuk minoritas Rohingya mempertanyakan implementasi Peraturan Presiden No. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Dalam regulasi ini disebutkan pemerintah dapat melakukan tindakan penyelamatan terhadap pengungsi di perairan Indonesia.

“Ada orang-orang, anak-anak di atas kapal. Tentu saja, orang-orang itu, menurut saya, berada dalam kesusahan. Kesusahan bukan hanya fisik kapal, tetapi juga orang-orang di dalamnya. Jadi, ya, saya pikir di tingkat nasional, harus ada transparansi dan penerapan hukum seperti Peraturan Presiden,” kata Chris Lewa.

Kalau pun terdapat penolakan, pemerintah Indonesia semestinya dapat memberikan alternatif daerah lain sebagai tempat penampungan pengungsi, tambah Chris.

“Saya rasa Indonesia juga sangat sensitif dengan citra internasional. Jadi jelas, maksud saya, jika tidak ada yang dilakukan, maka akan ada kritik internasional terhadap Indonesia untuk hal itu. Dan saya rasa Indonesia tidak menginginkan hal itu,” katanya.

Ia juga memperkirakan gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia akan semakin besar ke depannya, lantaran situasi politik, ekonomi dan sosial di negara asal etnis ini – Bangladesh dan Myanmar – semakin buruk.