Membongkar Fakta Korupsi Immanuel Ebenezer, dari Rp81 Miliar sampai Meminta Permohonan Ampun

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Immanuel Ebenezer alias Noel resmi jadi tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker.

Kasus ini menyeret aliran dana hingga Rp81 miliar dan menjadikannya pejabat kabinet pertama yang tumbang.

Dulu lantang soal moralitas, kini Noel justru memohon ampun kepada Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia.

Baca juga: Dulu Teriak Hukum Mati Koruptor, Kini Immanuel Ebenezer Jadi Tersangka Pertama di Kabinet Prabowo

KOMISI Pemberantasan Korupsi bikin heboh hanya sepekan setelah negeri kita memperingati HUT ke-80. Pertama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau karib dipanggil Noel dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Noel dibekuk bersama 13 orang lainnya.

Kedua, komisi antirasuah "show off" ketika menunjukkan 22 kendaraan, 15 unit mobil dan tujuh unit motor, dalam perkara dengan Noel sebagai jantung perhatian ini.

KPK seperti menyamai cara Kejaksaan Agung yang belakangan getol menunjukkan bukti triliunan rupiah dalam sejumlah perkara dugaan korupsi.

Publik terperangah, kaget dan heran, karena di masa lalu--terutama sebelum UU KPK direvisi tahun 2019-- komisi yang lahir di masa Megawati Soekarnoputri itu tidak melakukannya, setidaknya tak demonstratif saat ini.

Mayoritas berspekulasi bahwa barang bukti itu terkait dengan Noel, Noel dan Noel. Kita terpaku pada sang wamen ketika KPK justru irit bicara dan belum menggelar konferensi pers.

Sampai Kamis (21/8/2025), keterangan yang keluar dari KPK menyangkut OTT terhadap Noel cuma "iya", "sebanyak 10 orang ditangkap (lalu bertambah 14)" dan "kasus pemerasan".

Analisis dan spekulasi pun merebak. Semua terang setelah komisi memberi keterangan pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Noel tetap jadi pusat pandangan mata karena ia adalah anggota Kabinet Merah Putih walaupun cuma orang kedua di Kemenaker. Gerak-geriknya jadi perhatian, dari mengangkat jempol hingga menangis.

Baca juga: Baru Sejam Jadi Tersangka, Wamenaker Immanuel Ebenezer Percaya Diri Minta Amnesti dari Prabowo

Saya tak ingin ikut-ikutan emosional karena dua hal. Pertama, sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut, KPK harus menggunakan frame "Noel dan 10 tersangka lainnya bersalah" dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemenaker.

Kedua, jurnalis, institusi pers dan publik luas tetap harus mengedepankan prinsip "praduga tak bersalah" kepada mereka yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa kasus korupsi. Setidaknya hingga kasusnya berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Sikap ini sebaiknya dirawat kendatipun dalam sejarah penegakan hukum oleh KPK tak pernah ada yang lolos dari hukuman penjara.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun, tapi menikmati kebebasan setelah diberi amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto.

Noel dan sepuluh orang lainnya telah menjadi tersangka, menggunakan baju tahanan KPK warna oranye serta dipertontonkan kepada publik. Itu sudah 'hukuman' sebelum hukuman penjara yang menunggu mereka.

Tentang spekulasi Noel adalah jantung atau pusat atau aktor utama dalam kasus ini agaknya harus gugur. Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi ini telah terjadi sejak 2019.

Di kementerian ketenagakerjaan telah ada "kelompok kotor" yang beraksi jauh sebelum Noel masuk, Oktober 2024.

Biaya sertifikasi yang cuma Rp 275.000 didongkrak selangit hingga menembus Rp 6 juta. Dari kegiatan pemerasan antara 2019-2024 terlacak ada aliran dana sebesar Rp 81 miliar.

Jika emoh membayar lebih, maka pengaju sertifikasi akan 'dikerjai'. Modusnya, jelas Setyo, adalah memperlambat, mempersulit atau bahkan tidak memproses pembuatan sertifikat K3 (Kompas.com, 22/8/2025).

Alih-alih menggebah praktik culas tadi, kata KPK, Noel malah membiarkan dan minta jatah. Dia tahu, tapi mendiamkan dan tak menjalankan fungsi kontrol.

Baca juga: Pengakuan 4 Penculik & Pembunuh Kacab Bank BUMN di Bekasi, Korban Baru Selesai Rapat, Sempat Melawan

KPK menyebut Noel menerima duit Rp 3 miliar dan satu unit motor Ducati. Ada yang bilang itu "receh". Yang jelas tak ada justifikasi kepada pejabat publik untuk menerima uang dan barang yang diperoleh dengan melanggar hukum serta memberatkan perusahaan dan pekerja.

Dalam memaparkan konstruksi perkara, nama Noel tidak disebut pertama oleh Ketua KPK. Dan dari total Rp 81 miliar, sebanyak Rp 78 miliar mengalir ke sejumlah pejabat di kemenaker.

Selain Noel, ada 8 orang lainnya dari kemenaker yang terlibat dengan sertifikasi K3. Ini menjadi petunjuk untuk mendalami siapa otak "kelompok kotor" yang diduga menjalankan praktik pemerasan sejak 2019 itu.

Di antara sembilan tersangka dari kemenaker, ada yang berposisi sebagai direktur dan dirjen.

Jika benar praktik pemerasan terjadi sejak 2019, menaker periode 2019-2024 layak dimintai keterangan juga. Kok bisa praktik pemerasan tak tercium? Kalau terendus, apa yang dilakukan para menteri untuk menghentikannya?

Kasus ini juga "agak lain"--bukan suap atau sogok-menyogok yang digunakan untuk menjerat Noel. Noel tersangka karena diduga melanggar pasal 12 huruf (e) UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal ini dapat menjangkau pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Adapun pelakunya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Pemerasan adalah satu di antara tujuh jenis tindak pidana korupsi. Ancamannya pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun paling lama 20 tahun serta denda antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

B. Herry Priyono menjelaskan lebih dalam soal korupsi secara etimologi dalam buku "Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi" (2018).

Korupsi berasal dari bahasa latin. Corruptio (kata benda) berarti hal yang merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuapan, kerusakan, kebusukan, kemerosotan.

Sedangkan corruptor (pelaku) dapat diartikan sebagai perusak, pembusuk, penipu, penggoda, pemerdaya, pelanggar.

Dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 jelas korupsi. Ia merupakan hal yang merusak, menciptakan kerusakan, kebusukan, kemerosotan.

Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston, yang intim dengan studi korupsi, merumuskan tiga kategori korupsi yang diajukan Oxford English Dictionary. Menilik dari definisi moral, korupsi adalah:

1. Penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah

2. Keberadaan dan pemakaian praktik-praktik curang terutama dalam suatu negara, badan/usaha publik dan semacamnya

3. Proses menjadi busuk secara moral

4. Fakta atau kondisi busuk

5. Kemerosotan atau kebusukan moral

6. Kebejatan.

Menengok sepak terjangnya, terutama setelah menjadi wamenaker, Noel termasuk "striker" di lapangan sepak bola. Ia seorang ofensif.

Namun, alih-alih menjadi penyerang yang efektif untuk timnya, pemerintahan Prabowo-Gibran, ia malah menjebol gawang sendiri. Ia menjadi anggota kabinet merah putih yang pertama yang terjerat kasus dugaan korupsi.

Ini menjadi ujian hebat bagi Prabowo yang berulang kali menyatakan tekad besar menggebah koruptor dan memberantas korupsi di negeri kita.

"Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk mereka di Antartika," tegas Prabowo di Rapimnas Gerindra (31/8/2024). Itu dikatakannya dua bulan sebelum dilantik jadi presiden.

Ternyata tak perlu ke Antartika, di sekitar kabinetnya pun ada tersangka dugaan korupsi. Baru sepuluh bulanan usia kabinet merah putih, sudah ada satu anggotanya yang tersandung.

Ujian ini memaksa Presiden Prabowo untuk meresponsnya secara taktis atau strategis dan visioner.

Jika ia memilih cara taktis, maka posisi Noel di kemenaker bakal dikosongkan hingga perkaranya inkrah.

Syukurlah cara strategis dan visioner yang dikedepankan. Presiden Prabowo telah memecat Noel. Namun, belum jelas apakah jabatan wakil menteri di Kementerian Ketenagakerjaan akan dihapus atau tidak.

Sebelum dipecat dari wamenaker, Noel terus membebani Prabowo. Mengukuhkan sosoknya yang suka memantik kontroversi sebelum dicokok KPK.

"Semoga saya mendapat amnesti Presiden Prabowo,” ucapnya setelah minta maaf pada presiden, keluarga dan rakyat Indonesia (Kompas.com, 22/8/2025).

Amnesti, abolisi dan grasi adalah hak prerogatif presiden. Belum lama ini Prabowo telah memberikan abolisi kepada Thomas Lembong serta amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

Rasanya tidak bijaksana jika amnesti dan abolisi diobral. Penegakan hukum yang bersumber kepada kebenaran dan keadilan tak sepantasnya ditelikung oleh politik

(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)