Surya Paloh Turun Tangan, NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR RI

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Rakyat semakin tak terkendali dalam melakukan demo yang berujung anarkis.

Mereka menyatroni rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Uya Kuya hingga Eko Patrio.

Hal ini adalah buntut dari sejumlah statement dan perilaku mereka yang menyulut amarah masyarakat.

Tak hanya Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, Nafa Urbach pun juga jadi sasaran hujatan netizen.

Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach berasal dari partai yang sama.

Keduanya sama-sama kader dari Partai NasDem.

Melihat kondisi yang semakin chaos akibat ulah kadernya, DPP Partai NasDem mengambil langkah tegas terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

Keduanya kini diputuskan dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI karena pernyataan yang dinilai memperkeruh suasana dan mencederai perasaan rakyat belakangan ini.

Keputusan itu ditetapkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh terhitung pada 1 September 2025.

"Bahwa atas pertimbangan hal hal tersebut diatas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).

Lebih lanjut, Partai NasDem juga kata Hermawi, menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya.

Baca juga: Sosok Syifa Nurirfah, Istri Polisi Salahkan Affan Kurniawan Dilindas Rantis Brimob: Bukannya Minggir

Dirinya lantas menegaskan kalau pernyataan dari Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach belakangan telah menyimpang dari perjuangan Partai NasDem.

"Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR- RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem," tandas dia.

Komitmen Salurkan Gaji dan Tunjangan DPR ke Guru dan Warga Dapil

Nafa Urbach sebelumnya sempat menyatakan komitmennya untuk mengembalikan seluruh gaji dan tunjangannya kepada masyarakat hingga masa jabatannya selesai pada 2029.

Namun ini hanya khusus di daerah pemilihannya (dapil) meliputi Kabupaten dan Kota Magelang, Wonosobo, Temanggung, serta Purworejo.

Langkah ini diungkapkan Nafa sebagai respons atas pertanyaan warganet mengenai desakan agar gaji anggota DPR diturunkan.

"Saya paham banyak masyarakat yang berharap gaji dan tunjangan DPR diturunkan," tulis Nafa Urbach dalam keterangan unggahannya yang dikutip Selasa (26/8/2025).

"Tapi karena itu keputusan bersama di DPR, saya memilih cara yang bisa langsung saya lakukan sendiri terlebih dahulu dengan mengembalikan seluruh gaji & tunjangan saya ke masyarakat di dapil sampai 2029," lanjutnya.

Menurut Nafa, kebijakan tersebut merupakan inisiatif pribadi sebagai bentuk kepeduliannya terhadap aspirasi rakyat.

"Saya mendengar keresahan masyarakat terkait tunjangan pejabat yang ramai belakangan ini," tulisnya.

Prioritas untuk Guru

Dalam unggahan berikutnya, Nafa menjelaskan alokasi utama dari gaji dan tunjangan yang ia terima akan difokuskan kepada guru.

"Sebagai bentuk komitmen saya kepada rakyat, saya memilih untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di dapil saya, khususnya para guru yang telah berjuang mendidik generasi penerus bangsa," ungkap Nafa.

Meski guru menjadi prioritas, ia tetap membuka ruang untuk membantu kelompok masyarakat lain sesuai kebutuhan warga.

Baca juga: Sudah Minta Maaf & Sumbangkan Gaji, Rumah Nafa Urbach di Tangsel Ikut Dijarah, Tetangga: Berantakan

"Prioritas utama saya adalah untuk para guru, karena mereka adalah pahlawan pendidikan yang telah berjasa besar. Namun saya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan: apakah hanya guru, ataukah ada kelompok lain yang juga perlu kita bantu bersama," tulis Nafa.

Nafa menegaskan seluruh proses penyaluran gaji dan tunjangan akan dilakukan secara transparan. 

Bantuan yang diberikan pun tidak terbatas pada uang tunai, melainkan juga berupa pelatihan dan peningkatan kapasitas.

"Betul sekali, guru honorer juga harus diperhatikan. Bantuan bukan cuma soal uang, tapi juga bisa berupa pelatihan, peningkatan kapasitas, dan dukungan nyata supaya mereka makin sejahtera dan percaya diri," tulisnya. 

Ia berharap kebijakan yang ia ambil bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya percaya langkah kecil ini adalah wujud nyata bahwa kepentingan rakyat harus selalu di atas segalanya,” tutur Nafa. (TribunNewsmaker/Tribunnews)