Menkeu Purbaya Diwanti-wanti Guru Besar, Gaya Ceplas-ceplos dan Transparan Harus Ada 'Rem'

Untuk itu, ia juga memerlukan 'rem' dari gaya komunikasi 'koboinya'.

"Yang pertama, sinyal disonansi, karena keterbukaan, kejujuran, keberanian, Menteri Purbaya ini bisa saja menyentuh sisi-sisi negatif yang bisa memancing ketegangan pasar maupun ketegangan dari pejabat lain. 

Baca juga: Viral Aduan Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks, Menkeu Purbaya Klarifikasi: Ternyata Bukan

Soal Whoosh misalnya, soal dana pemda yang mengendap contoh lain. 

Ini kan ada riak. jangan sampai riak2 itu mengganggu stabilitas pasar," ujar Karim seperti dikutip dari TV One pada Minggu (26/10/2025). 

Purbaya juga dinilai merupakan bagian dari orkestrasi pemerintahan Prabowo Subianto yang membutuhkan keseimbangan politik. 

Apabila Purbaya terlalu maju dalam membuat gebrakan dapat memberi kesan ada ketegangan di internal pemerintahan Prabowo. 

"Yang kedua, jangan lupa karena menteri ini bagian dari orkestrasi pemerintahan Prabowo, maka jangan sampai terlalu maju atau jangan sampai ada kesan bahwa tidak ada koordinasi sehingga menabrak satu sama lain," lanjutnya. 

Selain itu, Purbaya harus hati-hati dengan komunikasinya kepada publik.

Sebab, terkadang publik tidak siap dalam memaknai apa yang disampaikan pejabat, apalagi isu fiskal.

Baca juga: Harta Pegawai Kemenkeu Heru Pambudi Ternyata Lebih Banyak dari Purbaya Yudhi, Selisihnya Fantastis!

"Yang ketiga, tak kalah penting adalah, kita tahu keberanian itu sangat penting apa lagi mengungkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. 

Dan kita tahu dunia fiskal ekonomi keuangan itu dunia yang dingin, kaku dan berjarak. 

Dengan dibuka ini, kadang-kadang publik tidak siap apalagi dalam sistem politik di Indonesia yang sangat rentan dengan isu-isu ini, pungkasnya. 

Kendati demikian, Karim tetap memuji gaya komunikasi Purbaya yang ceplas-ceplos alias transparan. 

Hal itu bisa membawa semangat positif untuk pemerintah. 

"Maka menurut saya, sisi komunikasi publiknya, dimensi politik dari komunikasi publiknya harus diteruskan, kejujurannya, keterbukannya harus diteruskan. 

Yang perlu dijaga adalah dimensi fiskalnya, dimensi teknis dari fiskalnya, jangan sampai keterbukaan ini menabrak poin-poin yang harus dijaga. 

Kejujuran yang dibingkai dengan strategi," pungkasnya. (TribunNewsmaker/TribunJabar/TribunJakarta)